Hutang SBY ke Rakyat

by @triomacan2000

Untuk mengingatkan publik, saya akan kultwitkan tentang janji2 SBY yg kita ingat mulai dari kampanye 2009 sampai dengan janji terakhir SBY. Penyegaran ingatan publik terhadap janji2 SBY ini perlu dilakukan karena masa jabatan SBY tinggal 2 thn lagi. Supaya rakyat tahu realisasinya. Janji adalah utang & harus dipenuhi. Jika tidak, rakyat harus tagih. Tepat janji adalah ciri pemimpin yg jujur. Ingkar janji munafik. Ingkar janji, boong, tidak amanah, khianat itu ciri2 orang munafik. Pemimpin yg munafik dilaknat Allah, Tempatnya di neraka jahanam. Dan pemimpin atau presiden yg munafik lebih dibenci Allah drpd pemimpin yg zalim. Munafik itu sumber bencana, sumber penderitaan.

SBY tahun 2009 ketika kampanye pilpres telah berjanji pada rakyat indonesia bahwa dia akan capai pertumbuhan ekonomi rata2 7% / thn. Nyatanya s/d sekarang, rata2 ekonomi tumbuh 2009-2011 hanya 5.8%. untuk capai rata2 7%, SBY harus genjot pertumbuhan 8% & 9% untuk 2 thn yad. Tak pernah sekalipun RI capai 7%. mungkinkah SBY bisa capai 8% & 9% utk 2 thn kedepan? Mustahil. Rakyat sudah tau kemampuan SBY. Bagi SBY angka 7% itu seperti momok menakutkan. Apalagi 8 dan 9%. setiap diingatkan janji itu, SBY selalu merah padam wajahnya. Bagi SBY, rakyat harus sudah cukup puas dgn kisaran angka 6%. rakyat jangan diingatkan pada janji SBY tahun 2009. Rakyat harus lupakan.

Tahun 2009 SBY juga berjanji akan kurangi utang LN. Kita harus lepaskan ketergantungan kepada utang LN dan harus lebih mandiri, kata. Faktanya, dalam 3 tahun terakhir ini utang LN melonjak tajam. Dari Rp. 1.400 triliun jadi Rp. 1.873 triliun. Tiap detik tambah utang. SBY terpaksa utang u/ amankan kekuasaanya. Penerimaan pajak tidak dapat tutupi biaya rutin belanja pegawai & subsidi yg semakin bengkak. Cicilan utang LN setiap tahun makin besar. Tahun ini saja lebih Rp. 165 triliun. Tutup lubang gali lubang. APBN jebol. SBY thn 2009 janji devisa kita akan capai USD. 250 milyar pd 2014. Mudah2an tercapai meski sekarang belum sampai USD.125 M. Cadangan Devisa sulit naik karena impor naik terus. Terpaksa impor semua kebutuhan karena produksi lokal tdk ada, kurang atau mahal. Jika tidak impor, pasokan langka, harga meroket dan inflasi naik. Akibat impor2 ini industri lokal terpuruk tak mampu bersaing

SBY juga berjanji akan perbaiki infrastruktur untuk topang pertumbuhan ekonomi. Berjanji akan bangun 2000 KM jalan tol di seluruh RI. Faktanya? Sampai saat ini baru 670 km jalan tol dibangun dan TIDAK ada 1 KM pun pembangunan jalan tol baru di luar jawa. Janji bangun pelabuhan, power plan, jalan lintas dst. Semua berjalan lamban karena terlalu lama proses pengambilan keputusannya. Yg pernah sangat heboh adalah pemindahan Ibukota RI. Ketika ramai diributkan, SBY bilang segera disiapkan FS nya. Eh sudah 2 thn, mana? 

Pengadaan listrik juga begitu. RI defisit listrik. Rakyat marah. Untung ada Dahlan Iskan yg gesit dan tak lebay seperti SBY. Listrik 90% dianggap selesai. Eh ketika dahlan iskan jadi menteri BUMN, mulai deh byar pet lagi. Rakyat marah lagi pada SBY yg ingkar. Reformasi birokrasi juga sama. SBY dengan gagah teriak2 reformasi birokrasi. Nyatanya pelayanan publik masih saja lamban & penuh suap. Satu2nya "keberhasilan" reformasi birokrasi hanyalah menjebol APBN karena gaji PNS & pejabat dinaikan berlipat ganda. APBN terkuras.

Sektor riel terus saja babak belur. Ekonomi biaya tinggi, suap, pungli, infrastrukur minim, produk impor banjir. PHK dimana2. APBN juga semakin terkuras ketika subsidi makin membengkak. Subsidi BBM, pupuk, pangan, bunga dll yg lebih 200 T/ tahun. Sayangnya subsidi2 itu tidak tepat sasaran dan hanya jadi lahan korupsi. Subsidi ketahanan pangan misalnya. Rp. 60 trilium menguap.

SBY dulu janji produksi pangan akan meningkat & 2014 kita akan surplus 10 juta ton. Buktinya? 2011 aja produksi anjlok. Impor lagi. Begitu banyak program bagus dan begitu besar subsidi pangan, realisasinya NOL BESAR. Rencana bagus, hasil buruk. Buang2 uang.

Janji2 SBY dibidang infrastruktur, sektor riel, ketahanan pangan sebenarnya sudah dituang dalam program yg bagus. Tapi ga terealisasi. Terlihat kelemahan nyata leadership SBY terutama dalam actuating & controlling. SBY tak mampu gerakan roda pemerintahannya. Mandul. Juga janji SBY utk jadikan BUMN sebagai lokomotif pembangunan. Kenyataannya? BUMN yg berasset 2000 triliun hanya jadi sarang korupsi. Bayangkan asset BUMN yg besar itu hanya hasilkan dividen tak sampai 30 triliun/thn. ROA nya kurang 1%. padahal standarnya 5-8%. Sektor migas sama. janji SBY akan capai 1 juta bph ternyata janji kosong. 3 tahun terakhir lifting minyak hanya sekirar 960.000 bph. Ekspor juga begitu, meski capai target yg pas2an, ekspor RI didominasi bahan mentah. CPO sebagai andalan. Ga ada terobosan untuk dorong. Industri oleochemical yg merupakan produk turunan CPO yg nilai tambahnya puluhan kali lipat. Ekspor sebatas hasil alam mentah.

Sektor perikanan ? Sama saja. Target 300 ribu ton ikan tangkap sampai sekarang masih jauh dari capain. Impor ikan deh. Intinya sektor riel kita tidak tumbuh signifikan. Ekonomi RI didominasi faktor konsumsi. Pertumbuhan semu istilah ekonominya. Sektor fiskal atau pajak juga sama saja. Potensi pajak 2000 triliun hanya digenjot dgn target 900 triliun. Mafia pajak pesta pora. Transfer pricing, tax planning, cost recovery, penggelapan pajak dll. SBY biarkan saja karena pihaknya bagian dari mafia pajak. Termasuk temuan KPK yg menghebohkan tentang tunggakan pajak ratusan KPS Migas dan ribuan tambang batubara. Senyap ga diusut SBY. SBY tak usut mafia pajak karena SBY bagian dari mafia pajak. Kemenangan pilpres dan kekuasaan SBY ditopang oleh konglomerat2 hitam. Itu sebabnya pansus mafia pajak DPR ditolak mati2an oleh SBY karena akan terkuak aliran2 dana haram dari konglomerat2 hitam ke timses. Disebut2 sedikitnya Rp. 9 triliun yg masuk ke timses SBY pd pilpres 2009 kemaren yg berasal dari konglomerat hitam penggelap pajak. Itu diluar indikasi ada Rp. 1,9 triliun dana haram century yg ditilep timses SBY. Sayangnya ketua BPK hadi purnomo pasang badan. 

Ketua BPK hadi purnomo pasang badan tutupi korupsi century diduga karena dia dipaksa dengan ancaman akan dibongkar kasus2 korupsi. Kasus suap, pencucian uang dan ijazah sarjana palsunya jika dia betul2 buka hasil audit forensik century. HP takut masuk penjara. Itu sebab, audit forensik diubah jadi audit investigasi lanjutan. Menipu publik & DPR. Ruki ex ketua KPK & sekarang jadi anggota BPK bantu SBY. 

Kembali ke SBY...di bidang hukum, janji SBY yg terkenal adalah pemberantasan korupsi. SBY klaim prestasi KPK 2004-2009 sebagai prestasinya. Rakyat percaya pada SBY. Apalagi SBY koar2 janji akan berdiri dibarisan terdepan setiap upaya pemberatasan korupsi. Acungkan pedang. SBY janji acungkan pedang kepada koruptor. Tanpa pandang bulu. Janji tegas dan adil. Semua akan disikat. Koruptor adalah musuh negara. Faktanya? Baru saja SBY menjabat sebagai presiden, timbul kasus century, mafia pajak, gayus, kasus andi nurpati dll terakhir kasus korupsi Nazaruddin yang melibatkan hampir semua pucuk pimpinan partai demokrat dan kader2 utama, menteri2 SBY. Itu belum termasuk kasus korupsi rekening gendut polisi dan PNS yg sampai sekarang SBY pura2 lupa. Intinya, korupsi dimana2.

3 tahun pemerintahan SBY korupsi menggila, mafia hukum merajalela, KPK ditekan tak berdaya termasuk oleh penghuni istana. SBY berdusta ! Dusta SBY terbukti satu persatu hampir setiap hari. SBY bilang resufle untuk bersihkan menteri korup, ternyata hanya dagang sapi. Menteri2 SBY yg korupsi malah dipertahankan, yg kawin dan selingkuh yg dipecat. Hanya pencitraan belaka. rakyat diberi dusta. SBY berjanji setelah resufle akan bekerja lebih cepat. Nyatanya kabinet baru makin bobrok. Kualitasnya dibawah kabinet lama. Resufle kabinet hanya dimaksudkan SBY untuk kumpulkan logistik alias uang untuk pemilu/ pilpres 2014. Jero watjik yg tak kompeten jadi MenESDM.

Dusta SBY lainnya adalah pemberatasan organisasi anarkis dan premanisme. Eh, baru diucapkan SBY kemaren, besoknya RSPAD diserbu preman. SBY terbukti tidak sanggup kendalikan FPI, anarkisme dan premanisme. Wajah SBY tertampar. Rakyat meradang. negara dianggap absen.

Dusta SBY lainnya adalah tekad dan janjinya melindungi TKI. SBY bangun citra dengan lobi2 utk dapat penghargaan sebagai presiden pelindung TKI. Baru 3 hari SBY beri pidato di jenewa tentang keberhasilan lindungi TKI, tiba2 dengar kabar TKI kita sudah dipancung kepalanya di saudi arabia. Lagi2 SBY beri dusta. TKI semakin banyak yg dihukum mati atau hukum berat tanpa melalui proses hukum yg adil atau didampingi pengacara. Di dalam negeri juga sama. janji SBY untuk tumpas mafia TKI yg pernah diucapkannya di kuala lumpur, ternyata diabaikan Menteri Muhaimin cs. TKI2 kita terus diperas, ditipu dan dipermainkan mulai dari kampung asal mereka sampai mau berangkat ke LN. Mafia TKI lebih berkuasa.

SBY akhirnya di cap pendusta & pembohong oleh para ulama & tokoh lintas agama. Stigma yg juga sekarang dipercaya oleh rakyat karena terbukti nyata. Kabinet SBY yg sekarang bukan kabinet kerja tapi kabinet calon terdakwa. Sedikitnya 2 menteri sudah dilaporkan korup oleh PPATK. SBY kemana?

SBY tak berbuat apa2, malah melindungi menterinya seperti dia lindungi kader2 utama demokrat yg nyata2 korup dan mafia. Bahkan yg luar biasanya, SBY benar2 melecehkan & memancing amarah rakyat dengan  tunjuk lawyer yg diduga kuat mafia hukum sebagai menteri hukum.

Kini rakyat hanya menunggu : janji mana lagi yang akan kau dustakan SBY? Amarah rakyat mana lagin yang hendak kau pancing? Hari2 SBY ke depan hanya dipenuhi tontonan kebusukan dan kebejatan para pembantu2 utamanya. Di TV, koran2, pengadilan. Rakyat makin muak. Jika SBY tak merevolusi dirinya sendiri, merobah diri. Robah karakter dan perbaiki leadershipnya, Tuhan & Rakyatlah yg akan merobahnya

Demikian kultwit singkat tentang janji2 SBY yg ternyata hanya dusta belaka. Terima kasih telah rela menyimak. Sekian..

Modus Korupsi Kepala Daerah

 by @triomacan2000

Kepala Daerah, selanjutnya kita singkat KDH merupakan jabatan politik yg dipilih langsung oleh rakyat. Hampir semua pengen jadi KDH. Jabatan KDH itu menjanjikan kekuasaan dan kekayaan yg luar biasa besar. Seperti raja kecil yg ga punya atasan kecuali tuhan dan "rakyat". Itu sebabnya, anggota DPR atau mantan menteri pun ngiler utk bisa jadi Gubernur, bupati atau walikota. Rela keluarkan uang banyak. Padahal gaji pokok & tunjangan KDH itu kecil. gubernur Rp. 7.4 juta, bupati/walikota Rp. 5.9 juta/ bulan. Presiden Rp. 62.9 juta, Menteri Rp. 18 juta, ketua DPR Rp. 24 juta, anggota DPR Rp. 14 juta/ bulan dst. Yg jelas gaji KDH itu kecil. Lebih kecil dari PNS depkeu. Intinya, gaji yg "halal" KDH itu kecil banget. Ga sebanding dgn biaya yg dikeluarkan utk jadi Gub/Bup/walkot yg puluhan - ratusan M. Tambahan lainnya adalah biaya operasional /dana taktis KDH yg juga jelas lebih kecil dari menteri yg 150 juta/bulan. Tapi kok berebut ya?

Saking nafsunya berebut jadi KDH, para calon sampe2 ada yg bunuh2an, sikut2an, suap ke MK, dll..disamping habiskan puluhan/ratusan M tadi. Tentu saja pasti jabatan KDH itu ada "daya tarik misteriusnya" sehingga rebutan kayak anjing rebutan tulang. Kayak perang dunia kedua.

Jadi Bupati misalnya, pasti jadi Raja di kabupaten yg dipimpinnya. Nah, ibarat jadi raja, semua yg ada di kab itu adalah kekuasannya. Walikota juga begitu. Kota itu adalah kerajaan sang walikota. Itu dampak dari UU otonomi daerah yg bikin bupati/walikota jadi "raja".

Dulu sebelum ada revisi tentang UU otonomi daerah dan UU terkait lainnya, jabatan Gubernur ga begitu sehebat bupati/walikota. Tapi sekarang, Gub juga punya kekuasaan yg sangat besar. Banyak kewenangan2 pusat yg dilimpahkan ke Gub dan kewenangan Bup/walkot yg ditarik ke Gub KDH. Karena posisinya yg sudah jadi RAJA, KDH tentu dapat pelayanan bak raja. Dikawal kemana2, disembah2, dapat upeti, bahkan bisa kawin sering2. Layaknya seperti Raja, KDH bebas mau buat apa saja di daerahnya. Dia bebas tentukan sendiri tentu saja dgn cara2 yg "cerdik". Kalau tidak "cerdik & licin" sang KDH yg jadi Raja itu, besoknya akan jadi tersangka gembel di penjara KPK, Polisi atau kejaksaan. Makanya banyak Gub, Bup dan walkot yg rakus tapi "bodoh" yg akhirnya jadi tersangka, terdakwa & narapidana. Banyak juga yg sakit & mati.

Sumber kekayaan KDH yg dulu sah dan halal adalah dari upah pungut yg besarnya 0.25-0.5% dari Pendapatan Asli Daerah/PAD. Hitung aja, jika PAD DKI 30 triliun dikalikan 0.5%, sang gub DKI sudah kantongi 150 M/thn ! Bup/walkot begitu jg seterusnya. Euanaak tenaaan hehe. Sumber pendapatan yg lain yg sangat besar : jual beli izin ( tambang, perkebunan, hutan dst), selain biaya resmi, ada biaya upeti. Biaya Upeti KDH utk beli izin ini tidak murah. Nilainya 1- puluhan milyar, tergantung izin apa dan seberapa luasnya. Jika satu izin atau SK gub/Bup/walikota ini saja sudah 5 milyar/SK, hitung aja sendiri jika KDH bisa jual puluhan atau ratusan izin. Ratusan M sd trilun. Itu sebabnya, Gub/Bup/walkot yg serakah kadang2 langgar hukum dan prosedur. Bahkan ada yg terbitkan SK izin ganda/tumpang tindih. Tapi tentu saja KDH yg pinter bisa amankan dirinya. Banyak konsensi2/ izin yg "dijual" murah atau gratis kepada pihak2 tertentu.

Misalnya utk para ketum partai politik, menteri2, anggota DPR terkait, pejabat2 polri/jaksa dst..dst..yah bagi2 dikit supaya aman barang tuh. Sumber kekayaan KDH yg lain adalah Proyek APBD. Sudah jadi rahasia yg tak rahasia lagi, gub/bup/walkot harus dapat setoran sekian persen. DKI misalnya. Dengan APBD 30 Trilun, asumsikan saja 50% nya adalah anggaran proyek atau 15 Triliun. Proyek DKI "marginnya" terkenal bagus. Rata2 proyek di DKI marginnya lebih 40%. Jika setoran ke Gub DKI min. 5% saja/ proyek. Foke kantongi Rp. 750 M/ tahun. Uenaaak hehe. Rakyat sudah tau, berapa persen setoran yg dikasih Nazar ke Gub Sumsel utk proyek wisma atlet. 2.5%. itu kecil karena proyek dari pusat.

Pokoknya semua proyek yg ada di APBD, atau APBN yg masuk ke daerah kekuasaan KDH, harus ada upeti utk Raja2 itu. Jika tdk, ya ga jalan. Tentu saja semua upeti2 tadi masuk kategori gratifikasi atau suap yg langgar hukum. Tapi seperti kata KPK, buktikan suap itu sulit. Kecuali para KDH itu memang goblok yg terima suap pake transfer bank dan simpan uang haramnya di bank lokal. Itu namanya tolol bin bego. Sumber uang haram para KDH lainnya adalah jualan jabatan strategis di prov/kab/kotanya. Jabatan2 seperti sesda, kadis PU, kadiskes, kadispenda, bawasda, direksi BUMD (termasuk BPD), camat2, dll..semua bisa ditentukan tarifnya. Ratusan juta higga belasan milyar. Setelah beli jabatan, pejabat2 itu juga harus tau diri utk setor rutin ke KDH. Harus bagi2 uang haram yg didapat pejabat2 basah itu.

Direksi BPD misalnya, bisa atur kickback bunga jasa giro dari uang pemprov/pemkab/kot yg disimpan di BPD. Anggap saja ada 1 trilun. Kickback jasa giro bisa 2-3 % per tahun atau 20-30 M utk KDH. Jika provinsi kaya yg dana APBD nya belasan/ puluhan T yg ngendap di BPD. Silahkan itung sendiri berapa kickback jasa giro yg harus disetor ke KDH. Itu sebabnya banyak daerah yg suka ulur2 proyek diakhir tahun. Semakin lama diendap di BPD dan BPD bisa simpan di SBI, maka kick back ke KDH bisa makin besar. Ga peduli soal penyerapan anggaran dst. Bagaimana dengan pemeriksaan dan pengawsan dari BPK, BPKP atau apa kek namanya itu? Gampang..suap saja. Pengaruh suap adalah nyata ! Sepanjang KDH mainnya ga terlalu kasar & hantam kromo prosedur, semua dijamin aman. Yg penting TST & distrubusi hasil korupsi yg merata. KDH juga harus "perhatikan" kesejahteraan semua pihak yg terkait : DPRD, kajati/kajari, kapolda/kapolres, pangdam/danrem/dandim dst.

Yg juga harus "diperhatikan" adalah teman2 pers, LSM, aktivis2 dll..bagian mereka ga usah banyak2. Cukup sekedar uang tutup mulut aja. KDH yg "cerdas" pasti tau "indahnya berbagi", ga boleh pelit. Anggap saja zakat atau sedekah. Yg penting semua senang, dijamin KDH aman. Saking nikmatnya jadi KDH ini, banyak yg setelah 2 periode mau juga ajukan istri, adik, anak, istri muda dst..utk teruskan tahta kerajaannya. Tujuannya agar bisa terus menikmati kekuasaan & korupsi dan jangan sampai korupsi2nya yg dilakukan selama periode dia terbongkar. Bahkan ada yg lebih "gila" dan serakah..sudah jadi walikota 2 periode, dia mau turun jadi wakil walikota, seperti BDH yg di surabaya. Jika ada KDH yg ngotot seperti itu pasti ada bau busuk yg disembunyikannya. Apalagi kota besar seperti jakarta dan surabaya. Foke si Gub Jakarta atau Bambang DH yg dulu walikota surabaya diduga bermain gila2an dengan developer2. Mulai terkait pembebasan lahan sampai manipulasi kewajiban developer untuk penyediaan fasos dan fasum. Untuk DKI saja, manipulasi fasos/fasum ini diduga sekitar 80 triliun. Kewajiban Fasos/fasum itu adalah kewajiban developer2 untuk sediakan fasilitas seperti : sarana ibadah, parkir, olahraga, taman rekreasi dll. Daripada developer bangun fasos/fasum yg tak produktif, mereka main mata dengan KDH dan sulap lahan fasos/fasum itu jadi property berharga tinggi. Kewajiban fasos/fasum yg semula jadi cost developer, dirobah jadi "profit". KDH tentu dapat suap besar untuk tutup mata tutup telinga.

Intinya, para KDH itu tidak peduli kepentingan rakyat, lingkungan alam, dst, dsb, pokoknya asal jelas suap atau bagi hasilnya, mainkan!. Tak heran jika sarana2 sosial di jakarta, lahan parkir gedung dsj, trotoar dsj, sarana olah raga, taman2 dst..habis disikat sama Foke. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yg tak benar, ketidaknyaman rakyat dst..ga jadi masalah sama Foke atau KDH2. Pokoknya uang.

Contoh lainnya yg jadi uang haram KDH seperti Gub DKI Foke adalah jual2 ribuan titik reklame. 1 titik startegis saja harganya milyaran. Belum lagi izin2 IMB, peruntukan lokasi dst yg bisa dijual oleh KDH. Aturan bisa dibelokan sepanjang ada uang suap ke Gub/Bup/walkot. So, jadi KDH itu luar biasa berkuasa. Ga punya atasan. Presiden, menteri, gub itu bukan atasan bupati/walikota. Jadi Raja Sejati

Meski begitu, tetap saja KDH itu manusia..tamak, kurang puas, tidak hati2 menjadi sebab mereka tergelincir dan bisa tertangkap. Seorang teman yg bupati di jawa timur cukup pintar. Dia pernah hubungi teman saya yg direktur DBS singapore untuk kelola uang haramnya 800 M. Teman saya itu juga punya banyak klien pejabat2 tinggi indonesia termasuk anggota DPR yg bingung amankan uang haramnya yg ratusan M- triliunan.

Teman itu pernah berkelakar : "semakin keras KPK & UUPE di RI, maka semakin kaya singapore.." hehe..itulah realitas korupsi di negeri ini.

Cukup sekian saja kultwit ttg Kenapa KDH bisa kaya raya. Terima kasih sudah menyimak. Mari berantas korupsi ! Sekian.

Korupsi Gubernur Banten

21 Februari 2012

Ratu Atut Chosiyah SE sebelum terpilih jadi Gub Banten 2007 yg lalu juga sudah menjabat sebagai wakil Gubenur Banten kemudian jadi Pjs Gubernur. Gub Banten sebelumnya, Joko Munandar terpaksa masuk penjara ditengah masa jabatannya karena korupsi. Di sebut2 Atut ikut dorong kasus itu. Sebab itu, jika Atut nanti bisa bertahan sampai 2017, Atut tercatat sebagai gubernur terlama dalam sejarah RI. Sekarang wagubnya Rano Karno.

Keluarga Atut adalah penguasa sejati Banten. Saudara2nya, wardana, airin, haerul jaman, lilis, muhadi, ratna, rosy dll juga pejabat. Ayah Atut, H, chasan sochib adalah jawara banten terkemuka. Selain Atut dan anak2 hasan yg jadi pejabat, anak2 nya juga jadi pengusaha2. Tidak ada pihak yg berani melawan kekuasaan Atut cs ini, di sebut2 jago main kekerasan. Lawan2 politik & bisnisnya pun takut disantet. Salah 1 lawan politik Atut yg sudah pernah mengalami "penderitaan" karena berani melawan adalah Marissa Haque yg pernah mau jadi cawagub. Karena kekuasaannya yg besar di banten & hampir tanpa kontrol, Atut cs bebas melakukan apa saja di Banten. Atut adalah banten & sebaliknya.

Korupsi merajalela di Banten. provinsi yg kaya raya karena jd pusat industri nasional ini, ternyata tidak mampu sejahterakan rakyatnya. Jika kita berkunjung ke Banten, maka ironi terlihat nyata. Pabrik besar dimana2, bangunan tinggi menjulang, proyek2 real estate dan ribuan megaproyek lainnya.Tapi, lihatlah sekitarnya, di kota2,desa2, pedalaman dst..jalan2 hancur, jorok, kumuh, kemiskinan nyata. Bahkan, Banten/lebak kemaren jadi terkenal diseluruh dunia karena "prestasi" jembatan "indiana jones" yg memilukan hati warga dunia.

Kemiskinan dan kebobrokan Banten tak terlepas dari praktek2 korupsi yg subur & tak terkendali di Banten. Diduga otaknya keluarga Atut. Banyak kasus korupsi keluarga Atut yg sudah dilaporkan termasuk dilaporkan ke KPK seperti kasus korupsi ratusan milyar dana bansos. Tapi,  semua laporan korupsi itu menguap, tak pernah diusut, diproses atau diajukan ke pengadilan. KPK juga ternyata takut sama Atut. Korupsi2 yg rugikan negara ratusan M di banten ie : proyek jalan DPU, proyek depkes, pembebasan lahan RSUD balaraja, Lahan samsat.  Korupsi alkes, pembebasan lahan RS Rujukan, BPOM, pemeliharan jalan negara, korupsi anggaran pendidikan, PAD reklame dst.buanyaaak.

Bahkan ada pembebasan lahan puspemprov senilai 109 Milyar yg diduga rugikan negara 39 M dilakukan oleh ayah ratu atut, H. Chasan. Proyek2 APBD Banten pun hampir semuanya dikuasai oleh Atut dan keluarganya. Jarang ada pengusaha yg bisa dapat atau menang tender. Berikut ini sebagian kecil daftar korupsi yg terjadi di Banten yg diduga libatkan Atut cs:

1.    Kerugian APDB 2010 Rp. 1 T oleh BPK
2.    Kerugian Rp. 5.2 milyar di dinas kesehatan dalam LHP BPK 2010, Korupsi pembangunan dinas rumah Gub 16 milyar, korupsi alkes 42 M
3.    Penyelwengan dana bansos dan dana hibah Rp. 340 milyar kepada organisasi2 yg dimiliki atau dikuasai keluarga2 Atut.
4.    43 proyek mark up yg rugikan negara 910 Milyar. Penyimpangan PAD 440 Milyar, suap ke anggta DPRD banten 86 milyar
5.    Korupsi dana pembangunan desa & pertanian 110 Milyar. Korupsi dinas koperasi & UKM 24 milyar dst..dst..yg bikin kita muak mau muntah

Korupsi2 ini tak pernah diusut oleh polisi, kejaksaan atau KPK. Polda banten dulu dipimpin oleh Timur Pradopo yg sekarang jadi Kapolri. Rakyat tdk tahu dikemanakan hasil laporan pemeriksaan BPK atau BPKP tentang korupsi2 Banten itu. Apakah semua disuap atau cuek aja?  Kalau Polisi ga usut korupsi banten masih "wajar", karena pada proyek pembebasan lahan Mapolda banten juga ada korupsi 16 Milyar.  Kalau DPRD banten diam saja, juga wajar karena DPRD banten jg ada ditemukan korupsi 16 Milyar juga. Tapi, kalo KPK diam saja ada apa?

Maaf, kasus korupsi DPRD banten bukan 16, tapi 14 milyar. Diralat. Lalu..siapakah yg jadi beking Atut sehingga dia jd superwomen? Selain dibeking keluarga2nya yg pejabat2, bupati, walikota, eks walikota cilegon, ketua KNPI, jawara2, dll, Atut dibeking Golkar, PDIP, PBR dan partai2 lain beking atut secara penuh. Itu sebabnya Atut pun tak tersentuh oleh KPK. Apalagi KPK sekarang ini.

KPK sekarang ini yg "dikendalikan" oleh Golkar, PDIP, PKS dll membuat dugaan kasus2 korupsi Atut cs di Banten jadi aman tak tersentuh. Jadi siapa lagi yg mau diharapkan berantas megakorupsi Banten? SBY? Dirinya saja ga bisa dia urus. kapolri & kejaksaan pun mustahil. Tinggalah rakyat Banten yg merana merasakan penderitaan akibat korupsi2 Atut cs ini. Rakyat Mati pelan2. Jadi teringat puisi Taufik ismail : "Masa Depan Indonesia adalah rakyat yang tenggelam akibat korupsi para pemimpinnya"... Sekian. Tks

by @triomacan

Kegamangan KPK soal Wisma Atlet

Tadi barusan bertemu dgn seseorang, anggaplah beliau punya akses info ke internal KPK. Terus dia beberkan info itu, kami diskusi sampai 1 jam. Intinya adalah kegamangan KPK utk bertindak tegas dan keras sesuai dgn tekanan publik terhadap anas & andi malarangeng terkait wisma atlet. Jika andi dan anas ditetapkan jadi tersangka, suhu politik indonesia akan sangat memanas. Disisi lain, KPK terseret dalam politic game yg dimainkan pihak2 tertentu, pihak yang mana termasuk juga yg ingin hancurkan reputasi KPK melalui pelanggaran etik oleh chandra hamnzah. Jika andi dan anas jadi tersangka dipastikan kasus ini akan melebar kemana2. Bukan hanya demokrat yg hancur. Seret juga istana & partai lain. Salah satu tokoh nasional berikan pertimbangan kepada pimpinan KPK. Tujuan penegakan hukum akan berobah jadi pertikaian politik. KPK dimanfaatkan

Pertikaian politik berbingkai hukum itu tidak ada ujungnya. Berpotensi besar timbulkan instabilitas politik secara masif. Tak bisa dihentikan. Sementara semakin dekati pemilu/pilpres suhu poltik aja sudah semakin panas. Pertikaan ini bisa merembet ke akar rumput. Konflik horizontal. Konflik horizontal inilah yg berpotensi besar menjadi khaos. Berdarah2, Seluruh rakyat indonesia akan menderita. Dalam penegakan hukum ada dikenal dengan azas manfaat, yaitu kepentingan yg besar yg bisa mengesampingkan penegakan hukum. Memang bakal jadi kontroversi luas. Antara menegakan hukum atau menjamin stabiltas nasional. Apalagi jika dilihat kasus nazar yg disidangkan baru 1 dr 31 kasus korupsinya.

Sumber daya KPK akan habis tersedot untuk tangani kasus nazar yg sudah menjadi permainan pihak2 tertentu / penunggang gelap. Situasi yg sangat dilematis bagi KPK. Apalagi begitu banyak kasus2 korupsi besar yg antri untuk ditangani. KPK bisa kehabisan nafas. Belum lagi atmosfir internal KPK yg kian sesak akibat pengaruh kekuatan luar yg menyebabkan polarisasi sampai ke level menengah. Terlalu banyak pihak yg mau memaksakan agenda pribadi/ kelompoknya dgn meminjam tangan KPK. Pimp KPK pusing. Samad lebih stress lagi hehe.

Masih sulit diduga kemana arah penyelesaian kasus korupsi wisma atlet di KPK. Salah satu usul yg masuk akal adalah dengan konsensus elit. Tapi apa mungkin? "dewa- dewa" diatas sana mau sepakat solusi yg terbaik dan dapat diterima semua pihak untuk atasi masalah besar ini? Apalagi kasus korupsi kader PD ini memang dapat menghancurkan demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009. Ini kesempatan emas bagi partai2. Apalagi sudah jelas SBY telah kehilangan pengaruhnya di kader demokrat lapisan kedua, ketiga dan seterusnya. Sabdanya sudah tak didengar. Penegasannya bahwa Anas tetap Ketum dan PD harus konsolidasi, dijawab oleh kader2 demokrat dengan semakin kencang gusur anas dari ketum.  Gagalnya jatuhkan anas melalui status tersangka, coba dibalas dengan menggerakan DPD2 untuk gergaji anas dgn isu money politik di kongres. Bagi sebagian faksi anti anas dan kelompok luar sebagai kompradornya, pidato arahan SBY minggu lalu ibarat bensin yg disiram ke api. Berkobar

Kesimpulannya, dihari2 mendatang akan diputuskan oleh elit2 apakah bangsa ini masih mau diselamatkan atau dibiarkan hangus terbakar ...

by @triomacan2000

SBY dan Janji Kosong Pemberantasan Korupsi

Mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki menulis di Kompas yg berjudul Komitmen Melawan Korupsi. Ruki mengingatkan bahwa SBY sudah berkali2 ucapkan jargon kampanyenya yakni akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Termasuk di istana ketika ketemu tokoh LSM. Ruki menilai sebagai "kemauan" jargon itu memang diagung2kan SBY, tapi dlm kenyataannya tuduhan korupsi itu ditujukan pada SBY, keluarga dan PD. Kemauan SBY terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah sampai kepada tindakan nyata sehingga hasilnya pun hanya sampai wacana saja. Faktanya juga indeks prestasi korupsi Indonesia masih di kelas bawah atau political economy risks country alias main sampai level bawah. Dengan indeks prestasi korupsi itu, tingkat korupsi indonesia dinilai masih seperti yg dahulu alias "tidak ada perobahan" sama sekali. Korup

Budiono juga pernah mengatakan bahwa untuk berantas korupsi dibutuhkan "strong and suistainable commmitment" dari pemimpin. Tapi itu hanya teori. Kenyataannya pemimpin kita alias Yth. Presiden SBY sama sekali tidak punya komitmen yg kuat dan berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi. Di Indonesia & dimanapun dunia, pemberantasan korupsi sangat tergantung pada pemimpinnya, terutama Presiden dan Ketua Mahkamah Agung. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pemberantasan korupsi berawal dari dirinya dan pencegahan juga sangat bergantung padanya. Dimulai dari kemampuan presiden memilih pembantu2nya, membuat sistem dan membersihkan dirinya, istana dan instansi2 di bawahnya

Faktanya, presiden, istana dan instansi2 di bawah presiden malah terjebak dalam perilaku & sistem yang korup. Bahkan di instansi hukumnya, Polri, Kejaksaan, Kemenhukham, BPKP dst yang merupakan instansi hukum dibawah presiden malah tercatat sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Korupsi di tingkat atas : istana, kementerian dan lembaga ini juga diikuti oleh instansi di daerah2 sampai ke tingkat yg paling bawah

Intinya adalah jargon yg diucapkan SBY ternyata hanya bualan kosong dan faktanya pemberantasan korupsi di RI sungguh sangat mengecewakan. Hakim juga memiliki peran yg sangat penting dalam pemberantasan korupsi sebab akhir penegakan hukum adalah vonis pengadilan atau hakim. Vonis hakim yg keras dan progresif akan menimbulkan efek pencegahan terhadap terjadinya tindakan pidana korupsi di masa akan datang. Vonis hakim terhadap pelaku korupsi : hukuman badan, denda maupun hukuman tambahan, sangat tidak memadai dibandingkan dengan usaha penyidik dan kerja keras penuntut umum utk membawa kasus korupsi ke pengadilan. Juga tidak seimbang dengan biaya yg dikeluarkan. Apalagi jika dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Bayangkan, begitu banyaknya vonis hakim yg hanya jatuhkan hukuman < 1 tahun.

Memang Ketua MA tidak dapat melakukan intervensi kepada hakim dalam menjatuhkan vonis. Tapi ketua MA dapat buat surat edaran untuk para hakim, agar menjatuhkan hukuman maksimal kepada setiap koruptor yg terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Hal ini bagian dari UU. Rendahnya komitmen SBY, Ketua MA & para hakim inilah yg buat frustasi seluruh aparat penegak hukum. Frustasi terbesar datang dari rakyat. Frustasi di kalangan penegak hukum ini membuat mereka saling lempar tangan dan cari kambing hitam setiap kegagalan pemberantasan korupsi. Sementara itu rakyat semakin frustasi menonton "sandiwara busuk yg tak lucu" yg terus menerus dipertontonkan aparat penegak hukum.

Kemuakan dan kejijikan rakyat terhadap perilaku aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara ini direfleksikan dalam dua sikap. Mayoritas rakyat yg tidak memiliki kemampuan berekspresi, memilih diam daripada mempertaruhkan hidup jika mengekpresikan suara hatinya. Sikap diam dari mayoritas rakyat ini (silent mayority) ini terhadap perilaku koruptif dari aparat penegak hukum & penyelenggaran negara ini bagaikan api dalam sekam atau dinamit yg sumbu panjangnya sedang terbakar perlahan. Suatu ketika pada saatnya akan meledak maha dahsyat. Menghancurkan apa saja yg ada di sekitarnya tanpa kecuali dan pandang bulu. Termasuk non aparat/penyelenggara negara yg pelaku utamanya. Menghantam dan menghancurkan setiap sasaran yg ada didepannya sbg wujud pelampiasan kemarahan terhadap regim yang korup.

Jika situasi sampai tak terkendali, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat ini dilampiaskan dgn menghukum pemimpin dan penghuni istana dengan cara kekerasan dan menerapkan hukum rakyat atau hukum jalanan yg sangat kejam dan biadab sebagaimana kita saksikan di negara2 korup di LN. Regim Indonesia yg sangat korup saat ini harus bersyukur karena masih ada sebagian kecil masyarakat yg "ribut, nyinyir, cerewet" (noisy minority). Noisy minority ini terus menerus mengingatkan regim korup ini utk sadar & bertobat diri meninggalkan perilaku koruptif yg sdh destruktif. Tetapi noisy minority ini sebagaimana juga silent moyority jg punya batas kesabaran. Jika regim korup tetap saja korup, dan pemimpinnya tetap, maka silent mayority dan noisy minority secara alami akan bergabung menjadi suatu kekuatan maha dahsyat utk bertindak sendiri menghukum pemimpinnya tetap saja bersolek mematut diri demi pencitraan semu yg tampilkan kemunafikan & dusta, maka tunggu saja saat kehancurannya.

Menghukum para pemimpinnya yg korup dgn cara & tindakan yg sama sekali tdk pernah terbayangkan. Mungkin lebih "kejam" dibandingkan thn 1998. Hukum rakyat terhadap pimpinan yg korup, munafik,busuk ini akan timbul setiap saat ketika regim terus berpesta pora dihadapan rakyat yg muak. Ketika itu terjadi, penyesalan sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur dan arang telah binasa. Sejarah bangsa kembali ternoda. Tunggu saja !

by @triomacan2000

Dugaan Korupsi Dana Bansos

Dana bansos atau bantuan sosial umumnya dikelola oleh pemprov, pemkab dan pemkot. Juga ada dikelola di pusat yaitu oleh kemensos. Dana bantuan bencana dikelola oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Mensos sekarangg adalah Salim Assegaf kader PKS & Ka BNPB adalah Mayjend. Purn. Syamsul Maarif ex. Gub Akmil, yg jg teman seangkatan SBY. BNPB adalah lembaga baru yg kalau tidak salah nama sebelumnya Bakornas Satkorlak yg ketuanya dulu dirangkap oleh wapres Jusuf Kalla. Sesuai dgn Peraturan Pemerintah ttg BNPB, kepala BNPB itu setingkat menteri meski bukan anggta kabinet. BNPB jadi populer ketika indonesia beberapa tahun terakhir ini bertubi2 dilanda bencana alam yg luar biasa dan banyak telan korban jiwa & harta. Karena banyak bencana alam tsb, dana APBN utk BNPB menjadi berlipat ganda. Jika 5 thn lalu hanya berkisar 100-200 M, sekarang mencapai 900 M. Disamping 900 M anggaran BNPB, juga ada anggran bencana 4 triliun yg tersebar di BPBD di daerah2.Serta 5 T dana cadangan Bencana. Dana cadangan bencana 5 T tadi dipegang oleh Menkeu yg setiap saat dpt dicairkan jika dibutuhkan terutama jika ada bencana besar.

Ada lagi tambahan dana bencana yg dapat dikeluarkan jika diperlukan yaitu melalui APBNP. Contoh dana APBNP 2 triliun untuk bencana gempa Padang dan Tasikmalaya pada 2010 yl. Jadi total dana bencana yg disiapkan negara mencapai 10-12 Triliun/tahun. Anggaran itu akan lebih membengkak lagi karena bank dunia desak RI untuk siapkan dana bencana min. 1% dari APBN sesuai standar dunia. Utk mencapai angka 1% tsb, Bank Dunia sebagai konsultan pemerintah RI akan bantu menciptakan program kegiatannya & cari sumber pendanaannya. Jika 1% itu tercapai, maka anggaran bencana APBN menjadi 14 Triliun diluar dana cadangan bencana di menkeu yg 5 T. Total 19 T. 

Lalu dimanakah korupsinya dana bencana ini? Bagaimana modusnya? siapa pelakunya? Kenapa jarang terungkap ? Mari kita bongkar 1 per 1.

Dana bencana terbagi 2 : pengeluaran yg bersifat terencana dan pengeluaran dana yg bersifat darurat atau tak terencana.

Dana bencana yg darurat inilah yg sering dikorupsi karena pelaksanaannya tidak pernah ditender dgn alasan urgent alias mendesak. Contoh ketika terjadi gempa terakhir di Padang thn 2009 akhir dan disusul Tasikmalaya. BNPB segera cairkan bantuan awal masing2:  300 M. Dana tersebut katanya utk keperluan darurat korban bencana seperti penyediaan tenda, kantong jenazah, obat2an, pakaian, makanan dll. Barang2 keperluan darurat bencana tsb dilakukan tanpa tender dgn harga yg berlipat2. Alasannya transportasi putus, akses sulit dll. Belum lagi sewa alat2 berat, peralatan2 pendukung, sumber daya manusia dll yg dgn penunjukan langsung yg biayanya sangat tak wajar. Setelah itu tentu saja dana rehab rekon utk perbaiki bangunan2 yg rusak sekaligus santunan para korban bencana yg meninggal dunia. Pejabat (dulu) yg bertanggungjawab untuk tahap ini adalah deputi rehab rekon BNPB Beck Bakrie. Sekarangg saya ga tau siapa penggantinya. Beck Bakrie ini sebenarnya sudah pensiun thn 2010 tapi diperpanjang oleh Ka BNPB Syamsul Maarif diduga karena tekanan menkokesra Agung Laksono & ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. Syamsul sempat marah2 akibat tekanan ke2 pejabat tsb karena dia mau ganti Beck Bakrie dgn pejabat lain. Maklum aja deputi rehab rekon itu kuasai 70% anggaran bencana yg ada. Tp dia ga berani lawan menko kesra yg "atasannya" dan Karding ketua komisi VIII yg menentukan anggarannya. Dgn terpaksa Bakrie diperpanjang 1 tahun. Syamsul sempat "ngomel" kemana2 perihal tekanan kedua pejabat td dan menduga bakrie "setor / ada main utk" amankan posisinya.

Kembali ke dana bencana, BNPB kemudian gelontorkan lagi 800 M untuk gempa padang. Alasannya untuk perbaikan bangunan2 terutama rumah rakyat yg rusak akibat bencana, untuk kab padang pariaman aja, dilaporkan bupati hampir 100 ribu rumah yg rusak akibat gempa. Ditaksir kerugian rumah rakyat yg rusak akibat gempa di Pariaman sekitar 1 triliun. Belum termasuk di kota padang dll. Maka cairlah dana ratusan milyar ke kab padang pariaman. Namun, ketika sebuah LSM survey ke Pariaman, ternyata, rumah yg rusak tidak sampai 5000 rumah. Itupun rusak ringan seprti kaca pecah atau atap jebol. Rusak berat hanya ratusan. Bahkan total rumah rakyat di kab Padang Pariaman tidak sampai 100 ribu ! Hitung2an biaya perbaikan seluruh rumah rakyat yg rusak akibat gempa sekitar 35 Milyar.  Hitung saja sendiri berapa ratus M dana bencana di korupsi? Apakah BNPB tidak tahu? sangat tak masuk akal karena pejabat2 BNPB juga survey.

Demikian jg dgn bangunan rumah rakyat yg rusak di kota Padang. Dilaporkan 80 ribu rumah rakyat yg rusak, sejatinya hanya ratusan. Jumlah korban jiwa yg tewas kalau tak salah 807 jiwa. Semua dapat santunan pemerintah. Tak jelas berapa realisasinya. Faktanya  BNPB kembali minta bantuan dana bencana via anggaran APBNP 2010 sebesar 2 triliun utk gempa padang & tasikmalaya. Kom VIII setuju, Anggaran 2 triliun itu di alokasikan masing2 1 triliun utk padang dan tasik malaya. Sebelumnya tasikmalaya sudah dapat 100 M dari BNPB. Padahal jumlah rumah yg rusak di tasik malaya hanya puluhan rumah dan korban jiwa gak sampai 10 orang. Dari 3 triliun lebih yg dicairkan pemerintah ke padang dan tasikmalaya, diperkirakan total biaya rehab & rekon, santunan, dll hanya 1 T. Kemana sisanya? Sebagian diduga dikorupsi setoran fee yg disebut2 min 10%. Sebagian lagi dibuat "berbagai macam" proyek yg seolah2 terkait dgn peristiwa gempa. Termasuk pengadaan macam2 peralatan bencana. Semua proyek tsb patut diduga mark up, fiktif, atau dipajaki sampai 50% oleh oknum2 pejabat terkait. Siapa pemain2nya? Konon tokoh utamanya adalah AW staf khusus ka BNPB.

AW ini rajin jalan kemana2 kutip setoran, termasuk kalau ada hibah dana bencana ke daerah2. Feenya 10%. juga menitipkan kontarktor dan supplier utk dijadikan rekanan di daerah2 penerima dana hibah dan dana bantuan bencana. AW ini adalah kader demokrat dan juga dekat dgn wakil ketua komisi XI AQ dari PD. AQ adalah ketua Gatara, AW adalah sekjennya. Tapi sehari2 AW adalah staf khusus ka BNPB. Ketika kasus korupsi dana bencana Nias selatan terbongkar dan bupati ditangkap KPK, pejabat2 BNPB mulai diintai dan disadap KPK. Mulailah ditemukan bukti2 korupsi sejumlah pejabat BNPB, BPBD dan kepala daerah terkait bencana, termasuk AW yg terima suap. AW terima suap bukan hanya di indonesia, tapi KPK disebut2 pernah intai dia terima suap di sejumlah hotel mewah di singapore. Dari seseorang ke direktur penindakan KPK brigjen pol YS bahwa penangkapan terhadap pejabat2 tsb minta dibatalkan karena ybs teman baiknya. Konon ketika KPK sudah siap2 utk tangkap kepala, sestama dan seputi BNPB, tiba2 penangkapan dibatalkan. Ada "arahan" yg masuk.

Lalu dimanakah peran AA orang istana yg konon kabarnya dekat dgn SBY? Dia ga terlibat dalam korupsi dana bencana yg triliunan tadi. AA hanya kadang2 dikabarkan suka dapat "sedekah" dari bos2 yg kantornya di belakang istana itu (BNPB). Dia juga sering minta bantuan Kepada Ka BNPB agar daerah2 tertentu mendapatkan alokasi dana hibah bencana atau pun dana pra bencana. U/ jasanya itu dia diduga menerima fee sebesar 5-10%. Anggaplah ada 10 kabupaten utamanya dari prov lampung yg dapat dana hibah bencana masing2 10 M. Jika feenya 5-10 %, maka total fee sekitar 5-10 milyar..ini hanya itung2an orang bodoh kayak saya saja hehehe.

Tahun lalu dan sampai sekarang ini masih hadapi bencana letusan gunung merapi di jogyakarta. Anggaran bencana dari APBN sdh berapa T? Coba lihat, dana triliunan utk korban letusan gunung merapi itu dihabiskan utk apa saja? Berapa anggran penggantian hewan ternak? Coba KPK usut dan selidiki kemana aja dana bantuan bencana utk korban letusan gunung merapi jogya itu. Tapi jangan kayak dulu ya.. KPK batal tangkap pejabat2 tinggi BNPB, gub, bupati, kadis PU, ka BPBD sumbar dst..hanya gara2 1 telepon masuk.

Berapa anggaran santunan korban tewas? Korban sakit? Tenda darurat, selimut, pakaian, obat2an, revitalisasi kali utk lahar dingin? Di samping SM itu seangkatan SBY, istri SM juga teman baik Bu Ani SBY dan kenal dekat Bu Ageng yg konon jadikan SM sebagai Ka BNPB.

Sekian dulu ya teman tuips tentang korupsi dana bencana, rehat dulu..nanti kita sambung dengan korupsi bansos yg jauh besar. 

by @triomacan2000

Jaringan Sembilan Naga

Kamis, 12 Jan '12 10:34 by alfaqirilmi

Jaringan Sembilan Naga menembus berbagai daerah di Indonesia. Upeti untuk pejabat militer, kepolisian, atau pemda, membuat bisnis ini kian kuat. Jarum jam sudah bergerak ke angka 01.00 WIB, Sabtu dini hari. Malam pun kian larut dan menebar hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, beberapa sudut Kota Jakarta tetap saja "panas" dan berdenyut. Sebuah siklus sosial yang tetap hidup. Jakarta memang tak pernah "mati" dari kehidupan malam, terutama bagi mereka yang doyan dengan dunia hiburan dan perjudian.

Datanglah ke Kabuki, Hotel Prinsen Park, Kawasan Lokasari di Jakarta Barat. Lalu, Pelangi dan Raja Kota di Jalan Hayam Wuruk, termasuk Raja Mas di Kawasan Glodok, Jakarta Barat. Siapa pun bisa gambling dan mengadu nasib di tempat usaha milik Rudi atau kalangan penjudi sering memanggilnya dengan sebutan Rudi Raja Mas. Cukup dengan menitipkan Rp 1 juta di pintu masuk sebagai deposit, pengunjung bisa terlibat dalam kegiatan di dalam. Pernah menonton film God of Gamblers? Persis begitulah suasana di dalamnya. Ada puluhan meja rolet, kasino, dan ratusan mesin mickey mouse. Puluhan pekerja, dan ada juga puluhan penjaga berbadan tegap dengan rambut potongan cepak. Kabarnya, dari tiga lokasi perjudian itu, Rudi bisa menyedot Rp 5 miliar dana segar per malam. Hitung saja kalau di dikalikan 30 hari. Maka, tak kurang dari Rp 150 miliar per bulan. Hatta, berjudi bukanlah hal yang sulit di Jakarta.

Riwayatnnya memang sudah ada sejak zaman Belanda. Setelah Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan izin judi pada pertengahan tahun 1967, berlombalah orang membuka bisnis yang menurut ajaran agama tergolong haram jadah. Ketika itu para penjudi alias junket sudah menghambur-hamburkan rupiah di beberapa lokasi perjudian. Misalnya di Petak IX, Copacobana, Jakarta Theatre, dan Lofto Fair Hailal. Muncullah beberapa pengusaha Indonesia keturunan Cina yang jadi primadona di bisnis ini. Sebut saja Yan Darmadi. Semasa Gubernur Ali Sadikin, Yan berhasil meraup Rp 1,5 miliar. Selain memiliki saham di empat lokasi perjudian tadi, Yan juga disebut-sebut membuka kasino di Surabaya pada tahun 1980. Konon, seperempat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Buaya itu berasal dari Yan Darmadi. Tapi, kondisi tersebut tak lama bertahan. Setahun kemudian (1981), Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo mencabut kembali izin tersebut. Toh, jaringan mafia judi di Jakarta bukannya terputus, melainkan malah meluas ke seluruh Indonesia dalam konfigurasi Sembilan Naga. 

Jaringan ini mirip dengan Triad di Hong Kong dan Makau. Merekalah yang menguasai dan mengatur lokasi perjudian. Mereka membentuk satuan "pengamanan" yang mengikutsertakan jasa centeng amatir sampai jenderal profesional. Kini ada sedikitnya 44 lokasi perjudian di Jakarta. Mulai dari kelas kakap hingga kelas teri. Dari yang terbuka, seperti toto gelap (togel), sampai yang tertutup (kasino dan rolet). Semua itu bertebaran di setiap sudut Jakarta. Sementara kota-kota besar lainnya, seperti Medan, Riau, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Manado, juga tak kalah gesit. Menurut mantan raja judi Anton Medan, tempat bermain judi terbesar di Jakarta kini ada di Gedung ITC Mangga Dua, Jakarta Barat. Di situ, beberapa bandar besar seperti Tomy Winata, Engsan, Yasmin, Chandra dan David berkolaborasi membangun usaha dan jaringan. Baik untuk wilayah Jakarta maupun seluruh Indonesia. Termasuk pengaturan upeti bagi sejumlah oknum pejabat tinggi TNI, Polri, Pemda DKI, ormas pemuda dan kemasyarakatan, serta wartawan. Dari lokasi itu, para bandar bisa meraup Rp 10 miliar-Rp 15 miliar per malam. Setelah dipotong modal pemilik saham, sisanya di bagikan ke seluruh jaringan pengamanan tadi. Ada yang per sepuluh hari, per bulan, atau per minggu. Untuk Jakarta, ada sejumlah nama dan kawasan perjudian potensial yang bisa disebut sebagai jaringan "Sembilan Naga" tadi. Selain Tomy Winata, Engsan, Yasmin dan David, masih ada Apow, pemilik rumah judi mickey mouse (MM) di Pancoran (Glodok), Jalan Boulevard (Kelapa Gading), Kasturi di Mangga Besar, Ruko Blok A di Green Garden serta di Jalan Kejayaan, Jakarta Barat. Nah, dari tiga lokasi itu, ia minimal meraup Rp 2 miliar setiap malam. Di beberapa lokasi lain, Apow juga membangun jaringan usaha sejenis dengan Juhua dan Ali Oan di Asemka, Jakarta Barat, serta di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Setingkat Apow, ada Rudi Raja Mas. Nah, taipan ini tergolong hoki. Lokasi kasino, rolet serta MM-nya terletak di Stadium dan Pelangi di Kawasan Hayam Wuruk. Kabuki Hotel Prinsen Park di Lokasari, Jakarta Barat, serta di Jalan Kunir, Jakarta Utara, termasuk yang di Pulau Ayer, juga mulai membawa keuntungan besar baginya. Kabarnya, dari semua itu, ia bisa menarik Rp 10 miliar per malam. Rudi tak sendirian. Untuk usaha di Pulau Ayer misalnya, ia menggaet Haston, Arief, Cocong, Edi P. dan Umar. Sementara untuk lokasi di kompleks perjudian kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Rudi bekerja sama dengan Tomy Winata, Arief, dan Cocong. Dibandingkan dengan lokasi perjudian lain di Jakarta, gedung berlantai dua di Jalan Kunir I ini relatif agak sulit ditembus, terutama bagi mereka yang belum akrab dengan "kaki tangan" pemilik lokasi itu. Selain ditutup dengan pagar seng, tempat usaha itu juga dikawal puluhan tukang pukul. Nah, dari sejumlah lokasi perjudian yang ditelusuri FORUM, permainan kasino memang relatif banyak diminati penjudi. Permainan ini menggunakan piringan berlubang-lubang kecil yang dapat diputar dan dilengkapi dengan sebuah bola kecil. Setiap pemain memasang koin di meja berangka 0-38, yang terbagi dalam tiga bagian berdasarkan kelipatan bayarannya. Bagi pemilik koin yang angkanya sama dengan tempat bola, ialah sang pemenang. 

Selain jaringan "Sembilan Naga" yang bermarkas di Jakarta tadi, di pentas judi nasional ada beberapa nama lainnya yang juga termasuk dalam jaringan tersebut. Misalnya Wang Ang (Bandung), Pepen (Manado), Dedi Handoko (Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya), Jhoni F. (Surabaya), Olo Panggabean (Medan dan Aceh), dan Firman (Semarang). "Mereka inilah yang menguasai jaringan mafia judi di beberapa titik di Indonesia. Bahkan, kabarnya sudah masuk dalam jaringan mafia judi Hong Kong dan Singapura," kata sumber FORUM di Markas Besar Polri. Pasar Atom, Andika Plaza, dan Darmo Park merupakan daerah perjudian elite di Kota Surabaya. Jenisnya kasino dan bola tangkas. Tapi, tak semua orang bisa masuk ke arena itu karena dijaga ekstra ketat. Salah satunya dengan memakai sistem "kartu anggota".
 

Selain Jhoni F., kabarnya YE alias W, yang dulu tak aktif, kini kambuh lagi. Malah, ia kembali menjalin hubungan dengan Rudi Raja Mas dan Chandra di Jakarta. Rata-rata per bulannya, omzet yang masuk minimal mencapai Rp 5 miliar. Sementara di beberapa kota besar di Sumatra, seperti Medan, Pekanbaru, Palembang dan Jambi, judi buntut sudah beroperasi selama puluhan tahun tanpa hambatan berarti dari aparat keamanan. Di Medan, misalnya, bisnis yang paling terkenal adalah kupon togel Singapura serta permainan judi KIM yang dikelola Olo Panggabean. Mereka mengedarkan kupon-kupon melalui agen setiap Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dalam sekali putaran, Olo kabarnya menerima bersih sekitar Rp 2 miliar.
 

Operasi mereka berjalan lancar-lancar saja. Kalau pun ada gertakan dari pemerintah, biasanya tak lama kemudian akan "aman" lagi. Pernah sekali waktu, para bandar judi sempat kaget ketika pada Mei 2000, Preiden Abdurrahman Wahid--waktu itu masih berkuasa--menuding Tomy Winata sebagai dalang judi di atas kapal pesiar. Namun belakangan tudingan itu ditarik melalui Jaksa Agung Marzuki Darusman. Pemilik kapal itu, kata Marzuki, adalah Rudi Susanto. Ialah kabarnya yang menggelar perjudian di atas kapal pesiar di lepas pantai teluk Jakarta yang menghebohkan itu. Sumber FORUM menyebutkan, sekali berlabuh, usaha Rudi Susanto tadi bisa mencetak duit sedikitnya Rp 500 miliar bersih. Sayangnya, banjir rupiah yang didapat para bandar judi seperti Rudi Susanto dan kawan-kawannya, jarang sekali disimpan di Indonesia.
 

"Setelah itu, mereka beli dolar dan langsung mentransfer ke salah satu bank asing di luar negeri," kata sumber FORUM di Bursa Efek Jakarta. Maraknya praktek perjudian di Indonesia tentu tak terlepas dari sebuah riwayat hitam bangsa ini. Apiang Jinggo alias Yan Darmadi adalah pemilik Peta Sembilan dan Kopabana, dan boleh dibilang sebagai raja judi pertama (era Orde Lama). Apiang memang sempat berkibar beberapa tahun, saat Ali Sadikin melegalkan judi di Jakarta. Namun, setelah keluar kebijakan pemerintah yang melarang judi, bisnisnya kabarnya sempoyongan. Tapi, kondisi itu tak berlangsung lama. Meski ada larangan, operasi bawah tanah tetap saja jalan. Nah, generasi kedua, diwarisi Robert Siantar dan Abah.
Sedangkan Sie Hong Lie, Liem Engsan alias Hasan, Apyang alias Atang Latif, serta mendiang Nyo Beng Seng alias Darmansyah, termasuk Anton Medan sendiri, adalah generasi ketiga. "Waktu itu saya menguasai tujuh lokasi di Jakarta. Sisanya di Batam, Jambi dan Medan," kata Anton Medan. Sedangkan Tomy Winata, Rudi Raja Mas, dan sederet nama lainnya tadi adalah pewaris generasi keempat. Di luar nama-nama tadi, masih ada tokoh lain yang beroperasi sampai ke mancanegara. Sebut saja Sie Hong Lie, ia memiliki usaha judi Lotere Phom Penh di Kamboja. Juga peternakan, pacuan kuda, serta bukit timah di Singapura dan Penang, Malaysia. Selain itu, ia memiliki dua kapal pesiar, Delfin Star dan Lido Star, yang bermarkas di Singapura.
 

Ada lagi nama Apyang, selain mengelola judi di Chrismast Island, Australia, bersama Robby Sumampouw, ia juga membuka bank, properti, dan hotel di Jakarta. Sementara mendiang Nyo Beng Seng punya jaringan judi di Genting Highland (Malaysia), Las Vegas (AS), Macau dan Perth, Australia. Usaha di Indonesia adalah perusahaan rekaman Irama Tara. Mengapa mereka bisa begitu aman dan kuat?
Menurut Anton Medan, semua itu tak terlepas dari jaringan pengamanan alias beking yang dibangun. Biasanya, setiap pergantian pucuk pemimpin TNI, Polri atau Gubernur DKI, para gembong itu kerap mencari jalan masuk sebagai partner. Maklum sajalah, sebagai pemimpin, tentu mereka membutuhkan dana operasional yang tak sedikit. Nah, pundi yang paling aman dan sulit terlacak adalah dari sektor 303 ini.
Uang yang mirip-mirip dana nonbudgeter bagi para pemimpin TNI, Polri, Pemda DKI, tokoh ormas dan OKP, termasuk wartawan, itu justru ada di bandar 303 ini. Akses ke para petinggi itu tidaklah sulit. Sebab, begitu ada sinyal mau dipromosikan sebagai salah satu petinggi, para bandar itu langsung mengirimkan kurir sebagai salam perkenalan. Hubungan itu terus terjalin secara alamiah pula. "Makanya, mustahil kalau ada jenderal yang bilang tak pernah makan duit judi," kata Anton. Upeti yang disalurkan juga tergolong tak sedikit.
 

Untuk oknum perwira tinggi TNI dan Polri misalnya, perbulan Rp 15 miliar. Sementara setingkat di bawahnya Rp 10 miliar. Turun ke bawahnya lagi, Rp 5 miliar. Begitulah seterusnya. "Itu belum termasuk permohonan bantuan dalam bentuk barang seperti mobil dan komputer," ujar sumber di Mabes Polri. Begitu juga dengan pejabat tinggi di Pemda DKI Jakarta. Masih menurut Anton, upetinya bisa Rp 10 miliar per bulan. Sementara Ketua OKP dan ormas, berkisar Rp 200-500 juta per bulan. "Yang berat itu kan dari kalangan aparat. Mulai dari Polsek dan Koramil hingga jenderal. Dana operasionalnya lumayan besar," kata salah seorang bandar kepada FORUM. Makanya, unjuk rasa masyarakat antijudi tak pernah disambut selayaknya. Maka jangan pernah mimpi, masalah judi tuntas. Yang perlu dicermati Pemerintahan Megawati sebenarnya ialah, menegosiasikan Judi dengan tokoh agama. Daripada hasil judi masuk mulut setan-setan backing judi tadi (cukong, preman dan jenderal korup sebaiknya JUDI dilegalkan saja di Indonesia) Agar pemerintah mendapat tambahan income tak kunjung kering yg dapat membangun fasilitas sosial yang digunakan bagi kepentingan rakyat banyak khususnya yg miskin.
 

Kita tahu, semua orang ingin matinya masuk sorga. Nah yang tidak ingin masuk sorga silahkan main judi. Gampang kan?????