Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tuips mengenai 'kenapa ketua umum partai politik itu bisa kaya raya?' mari kota simak, semoga bermanfaat
Tadi ada banyak teman tuips yg tanya kenapa ketua umum partai politik itu bisa kaya raya? Nah skrg sy coba utk kultwitkan ya. Ketum Partai memang sangat mungkin utk jadi kaya raya karena kekuasaan partai politik yg sangat besar dalam sistem demokrasi di RI. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki peran yg sangat besar sbgmn besarnya peran DPR dlm ketatanegaran kita yg diatur dlm UUD. Sbg buah reformasi, UUD kita direvisi yg kemudian memberikan kekuasaan yg sgt besar kepada DPR. Selain fungsi utama : legislasi, budgeting dan pengawasan, DPR juga punya kewenangan dlm memilih dan memberikan persetujuannya thdp pengangkatan pejabat tertentu. Tugas dan kewenangan konstitusional DPR ini sah2 saja dan bagus dlm sistem demokrasi. Yg penting dilakukan secara jujur & terbuka. Jika ada penyimpangan dlm pelaksanaan tugas konstitusional DPR ini, harusnya dpt dikoreksi melalui penegakan hukum yg tegas dan adil.
Tadi ada banyak teman tuips yg tanya kenapa ketua umum partai politik itu bisa kaya raya? Nah skrg sy coba utk kultwitkan ya. Ketum Partai memang sangat mungkin utk jadi kaya raya karena kekuasaan partai politik yg sangat besar dalam sistem demokrasi di RI. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki peran yg sangat besar sbgmn besarnya peran DPR dlm ketatanegaran kita yg diatur dlm UUD. Sbg buah reformasi, UUD kita direvisi yg kemudian memberikan kekuasaan yg sgt besar kepada DPR. Selain fungsi utama : legislasi, budgeting dan pengawasan, DPR juga punya kewenangan dlm memilih dan memberikan persetujuannya thdp pengangkatan pejabat tertentu. Tugas dan kewenangan konstitusional DPR ini sah2 saja dan bagus dlm sistem demokrasi. Yg penting dilakukan secara jujur & terbuka. Jika ada penyimpangan dlm pelaksanaan tugas konstitusional DPR ini, harusnya dpt dikoreksi melalui penegakan hukum yg tegas dan adil.
Anggota DPR yg korup, terima suap, jual beli pasal, mafia anggaran, menyimpang dst, tinggal ditangkap dan dihukum seberat2nya. Semua kita tahu, sistem demokrasi hny bisa berjalan baik jika penegakan hukum berjalan dgn baik, adil, keras& tegas. Tanpa itu sia2. Nah, karena tugas dan kewenangan DPR yg luar biasa besar itulah, maka partai politik punya peran sentral dlm sistem demokrasi. Partai diperlukan sebagai syarat multak demokrasi. Partai adalah infrastruktur politik utama yg berfungsi sbg sarana artikulasi, agregasi komunikasi politik dan penyelesaian konflik. Hanya melalui partailah suara rakyat diwakilkan di parlemen/DPR Melalui pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka yg diterapkan di Indonesia, Rakyat bisa pilih caleg dan/atau partai politik sesuai dgn hati nurani. Nah..kembali ke ketum partai..karena DPR itu diisi oleh politisi2 partai politik, tentu saja, mereka patuh pd perintah ketum partainya. Selain patuh, anggota DPR juga berlomba utk ambil hati ketum partai agar dpt posisi yg terbaik di DPR. Posisi yg diincar bisa bermacam2.
Posisi yg diincar para aggta DPR yg harus melalui restu / izin ketum partai ie : pimp DPR, pimp faksi, pimp komisi, banggar dll. Posisi strategis dan "basah" itu tentunya tdk gratis. Bisa dibayar dgn "komitmen" dan bisa dibayar dgn cash and carry hehe. Sebelumnya utk jadi caleg bakal pasti jadi, kader partai juga biasanya bayar pd ketum partai. Nilainya bervariasi, tentu saja tdk murah. Nah bayangkan saja berapa puluh milyar ketum partai bisa terima uang setoran atau upeti dari kader2 partai. Blm lagi jika ada calon kepala daerah (Gub, Bup, walkot) yg ingin maju pilkada. Harus setor yg jumlahnya bervariasi juga. Bisa 2-30 M. Anggap saja ada 500 kepala daerah yg rata2 dikenakan setoran wajib 3 milyar/org, maka upeti ke ketum partai = Rp. 1.5 triliun.
Utk jabatan2 politik lainnya yg memerlukan persetujuan DPR juga begitu. Kandidat harus setor ke politisi partai atau ketum partai. Contoh sederhananya ya pemilihan DGS BI Miranda Gultom yg sedikitnya keluarkan uang 24 milyar agar terpilih oleh DPR. Selain itu tentu banyak sekali jabatan2 politik yg harus atau bisa "dibantu" lewat jalur partai termasuk Direksi BUMN. Uang semua. Ketum partai atau elit partai lainnya juga bisa bantu uruskan kebijakan2 tertentu, konsesi2, izin2 dll utk kepentingan pengusaha. Semua bantuan tadi tdk ada yg gratis..semuanya mesti uang tunai. Contoh yg paling diramaikan adalah divestasi tambang newmont. Divestasi yg 10% saham newmont itu bernilai sedikitnya US$ 2 milyar atau 20 triliun. newmont ini dibawah kekuasaan ketum golkar. Itu baru 1 perusahan tambang. Ada ribuan perusahaan tambang, perkebunan dst..yg semuanya tdk terlepas peran elit partai& ada uang disana. Bahkan lucunya, ada kursi menteri kabinet yg "dijual" oleh ketum partai dgn harga 50 milyar. Dashyat kan? Hehehe
Jadi tidak heran ketum partai itu kaya raya dan konglomerat. Utk jd ketum partai pun mereka habiskan uang puluhan milyar. Korupsi dan suap di penentuan anggaran APBN yg bisa mencapai triliunam rupiah per tahun bukanlah satu2nya income elit partai/ketum. Intinya, jd ketum partai itu ya enak dan nikmat. Uang mengalir dari 8 penjuru mata angin tak henti2nya. Apalagi jk ketum partai besar. Sekian dulu kultwit singkat ttg bgmn ceritanya ketum partai itu bisa kaya raya gemah ripah loh jinawi ..terima kasih telah menyimak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar