Dana bansos atau bantuan sosial umumnya dikelola oleh pemprov, pemkab dan pemkot. Juga ada dikelola di pusat yaitu oleh kemensos. Dana bantuan bencana dikelola oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Mensos sekarangg adalah Salim Assegaf kader PKS & Ka BNPB adalah Mayjend. Purn. Syamsul Maarif ex. Gub Akmil, yg jg teman seangkatan SBY. BNPB adalah lembaga baru yg kalau tidak salah nama sebelumnya Bakornas Satkorlak yg ketuanya dulu dirangkap oleh wapres Jusuf Kalla. Sesuai dgn Peraturan Pemerintah ttg BNPB, kepala BNPB itu setingkat menteri meski bukan anggta kabinet. BNPB jadi populer ketika indonesia beberapa tahun terakhir ini bertubi2 dilanda bencana alam yg luar biasa dan banyak telan korban jiwa & harta. Karena banyak bencana alam tsb, dana APBN utk BNPB menjadi berlipat ganda. Jika 5 thn lalu hanya berkisar 100-200 M, sekarang mencapai 900 M. Disamping 900 M anggaran BNPB, juga ada anggran bencana 4 triliun yg tersebar di BPBD di daerah2.Serta 5 T dana cadangan Bencana. Dana cadangan bencana 5 T tadi dipegang oleh Menkeu yg setiap saat dpt dicairkan jika dibutuhkan terutama jika ada bencana besar.
Ada lagi tambahan dana bencana yg dapat dikeluarkan jika diperlukan yaitu melalui APBNP. Contoh dana APBNP 2 triliun untuk bencana gempa Padang dan Tasikmalaya pada 2010 yl. Jadi total dana bencana yg disiapkan negara mencapai 10-12 Triliun/tahun. Anggaran itu akan lebih membengkak lagi karena bank dunia desak RI untuk siapkan dana bencana min. 1% dari APBN sesuai standar dunia. Utk mencapai angka 1% tsb, Bank Dunia sebagai konsultan pemerintah RI akan bantu menciptakan program kegiatannya & cari sumber pendanaannya. Jika 1% itu tercapai, maka anggaran bencana APBN menjadi 14 Triliun diluar dana cadangan bencana di menkeu yg 5 T. Total 19 T.
Ada lagi tambahan dana bencana yg dapat dikeluarkan jika diperlukan yaitu melalui APBNP. Contoh dana APBNP 2 triliun untuk bencana gempa Padang dan Tasikmalaya pada 2010 yl. Jadi total dana bencana yg disiapkan negara mencapai 10-12 Triliun/tahun. Anggaran itu akan lebih membengkak lagi karena bank dunia desak RI untuk siapkan dana bencana min. 1% dari APBN sesuai standar dunia. Utk mencapai angka 1% tsb, Bank Dunia sebagai konsultan pemerintah RI akan bantu menciptakan program kegiatannya & cari sumber pendanaannya. Jika 1% itu tercapai, maka anggaran bencana APBN menjadi 14 Triliun diluar dana cadangan bencana di menkeu yg 5 T. Total 19 T.
Lalu dimanakah korupsinya dana bencana ini? Bagaimana modusnya? siapa pelakunya? Kenapa jarang terungkap ? Mari kita bongkar 1 per 1.
Dana bencana terbagi 2 : pengeluaran yg bersifat terencana dan pengeluaran dana yg bersifat darurat atau tak terencana.
Dana bencana yg darurat inilah yg sering dikorupsi karena pelaksanaannya tidak pernah ditender dgn alasan urgent alias mendesak. Contoh ketika terjadi gempa terakhir di Padang thn 2009 akhir dan disusul Tasikmalaya. BNPB segera cairkan bantuan awal masing2: 300 M. Dana tersebut katanya utk keperluan darurat korban bencana seperti penyediaan tenda, kantong jenazah, obat2an, pakaian, makanan dll. Barang2 keperluan darurat bencana tsb dilakukan tanpa tender dgn harga yg berlipat2. Alasannya transportasi putus, akses sulit dll. Belum lagi sewa alat2 berat, peralatan2 pendukung, sumber daya manusia dll yg dgn penunjukan langsung yg biayanya sangat tak wajar. Setelah itu tentu saja dana rehab rekon utk perbaiki bangunan2 yg rusak sekaligus santunan para korban bencana yg meninggal dunia. Pejabat (dulu) yg bertanggungjawab untuk tahap ini adalah deputi rehab rekon BNPB Beck Bakrie. Sekarangg saya ga tau siapa penggantinya. Beck Bakrie ini sebenarnya sudah pensiun thn 2010 tapi diperpanjang oleh Ka BNPB Syamsul Maarif diduga karena tekanan menkokesra Agung Laksono & ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. Syamsul sempat marah2 akibat tekanan ke2 pejabat tsb karena dia mau ganti Beck Bakrie dgn pejabat lain. Maklum aja deputi rehab rekon itu kuasai 70% anggaran bencana yg ada. Tp dia ga berani lawan menko kesra yg "atasannya" dan Karding ketua komisi VIII yg menentukan anggarannya. Dgn terpaksa Bakrie diperpanjang 1 tahun. Syamsul sempat "ngomel" kemana2 perihal tekanan kedua pejabat td dan menduga bakrie "setor / ada main utk" amankan posisinya.
Kembali ke dana bencana, BNPB kemudian gelontorkan lagi 800 M untuk gempa padang. Alasannya untuk perbaikan bangunan2 terutama rumah rakyat yg rusak akibat bencana, untuk kab padang pariaman aja, dilaporkan bupati hampir 100 ribu rumah yg rusak akibat gempa. Ditaksir kerugian rumah rakyat yg rusak akibat gempa di Pariaman sekitar 1 triliun. Belum termasuk di kota padang dll. Maka cairlah dana ratusan milyar ke kab padang pariaman. Namun, ketika sebuah LSM survey ke Pariaman, ternyata, rumah yg rusak tidak sampai 5000 rumah. Itupun rusak ringan seprti kaca pecah atau atap jebol. Rusak berat hanya ratusan. Bahkan total rumah rakyat di kab Padang Pariaman tidak sampai 100 ribu ! Hitung2an biaya perbaikan seluruh rumah rakyat yg rusak akibat gempa sekitar 35 Milyar. Hitung saja sendiri berapa ratus M dana bencana di korupsi? Apakah BNPB tidak tahu? sangat tak masuk akal karena pejabat2 BNPB juga survey.
Demikian jg dgn bangunan rumah rakyat yg rusak di kota Padang. Dilaporkan 80 ribu rumah rakyat yg rusak, sejatinya hanya ratusan. Jumlah korban jiwa yg tewas kalau tak salah 807 jiwa. Semua dapat santunan pemerintah. Tak jelas berapa realisasinya. Faktanya BNPB kembali minta bantuan dana bencana via anggaran APBNP 2010 sebesar 2 triliun utk gempa padang & tasikmalaya. Kom VIII setuju, Anggaran 2 triliun itu di alokasikan masing2 1 triliun utk padang dan tasik malaya. Sebelumnya tasikmalaya sudah dapat 100 M dari BNPB. Padahal jumlah rumah yg rusak di tasik malaya hanya puluhan rumah dan korban jiwa gak sampai 10 orang. Dari 3 triliun lebih yg dicairkan pemerintah ke padang dan tasikmalaya, diperkirakan total biaya rehab & rekon, santunan, dll hanya 1 T. Kemana sisanya? Sebagian diduga dikorupsi setoran fee yg disebut2 min 10%. Sebagian lagi dibuat "berbagai macam" proyek yg seolah2 terkait dgn peristiwa gempa. Termasuk pengadaan macam2 peralatan bencana. Semua proyek tsb patut diduga mark up, fiktif, atau dipajaki sampai 50% oleh oknum2 pejabat terkait. Siapa pemain2nya? Konon tokoh utamanya adalah AW staf khusus ka BNPB.
AW ini rajin jalan kemana2 kutip setoran, termasuk kalau ada hibah dana bencana ke daerah2. Feenya 10%. juga menitipkan kontarktor dan supplier utk dijadikan rekanan di daerah2 penerima dana hibah dan dana bantuan bencana. AW ini adalah kader demokrat dan juga dekat dgn wakil ketua komisi XI AQ dari PD. AQ adalah ketua Gatara, AW adalah sekjennya. Tapi sehari2 AW adalah staf khusus ka BNPB. Ketika kasus korupsi dana bencana Nias selatan terbongkar dan bupati ditangkap KPK, pejabat2 BNPB mulai diintai dan disadap KPK. Mulailah ditemukan bukti2 korupsi sejumlah pejabat BNPB, BPBD dan kepala daerah terkait bencana, termasuk AW yg terima suap. AW terima suap bukan hanya di indonesia, tapi KPK disebut2 pernah intai dia terima suap di sejumlah hotel mewah di singapore. Dari seseorang ke direktur penindakan KPK brigjen pol YS bahwa penangkapan terhadap pejabat2 tsb minta dibatalkan karena ybs teman baiknya. Konon ketika KPK sudah siap2 utk tangkap kepala, sestama dan seputi BNPB, tiba2 penangkapan dibatalkan. Ada "arahan" yg masuk.
Lalu dimanakah peran AA orang istana yg konon kabarnya dekat dgn SBY? Dia ga terlibat dalam korupsi dana bencana yg triliunan tadi. AA hanya kadang2 dikabarkan suka dapat "sedekah" dari bos2 yg kantornya di belakang istana itu (BNPB). Dia juga sering minta bantuan Kepada Ka BNPB agar daerah2 tertentu mendapatkan alokasi dana hibah bencana atau pun dana pra bencana. U/ jasanya itu dia diduga menerima fee sebesar 5-10%. Anggaplah ada 10 kabupaten utamanya dari prov lampung yg dapat dana hibah bencana masing2 10 M. Jika feenya 5-10 %, maka total fee sekitar 5-10 milyar..ini hanya itung2an orang bodoh kayak saya saja hehehe.
Tahun lalu dan sampai sekarang ini masih hadapi bencana letusan gunung merapi di jogyakarta. Anggaran bencana dari APBN sdh berapa T? Coba lihat, dana triliunan utk korban letusan gunung merapi itu dihabiskan utk apa saja? Berapa anggran penggantian hewan ternak? Coba KPK usut dan selidiki kemana aja dana bantuan bencana utk korban letusan gunung merapi jogya itu. Tapi jangan kayak dulu ya.. KPK batal tangkap pejabat2 tinggi BNPB, gub, bupati, kadis PU, ka BPBD sumbar dst..hanya gara2 1 telepon masuk.
Berapa anggaran santunan korban tewas? Korban sakit? Tenda darurat, selimut, pakaian, obat2an, revitalisasi kali utk lahar dingin? Di samping SM itu seangkatan SBY, istri SM juga teman baik Bu Ani SBY dan kenal dekat Bu Ageng yg konon jadikan SM sebagai Ka BNPB.
Sekian dulu ya teman tuips tentang korupsi dana bencana, rehat dulu..nanti kita sambung dengan korupsi bansos yg jauh besar.
Dana bencana terbagi 2 : pengeluaran yg bersifat terencana dan pengeluaran dana yg bersifat darurat atau tak terencana.
Dana bencana yg darurat inilah yg sering dikorupsi karena pelaksanaannya tidak pernah ditender dgn alasan urgent alias mendesak. Contoh ketika terjadi gempa terakhir di Padang thn 2009 akhir dan disusul Tasikmalaya. BNPB segera cairkan bantuan awal masing2: 300 M. Dana tersebut katanya utk keperluan darurat korban bencana seperti penyediaan tenda, kantong jenazah, obat2an, pakaian, makanan dll. Barang2 keperluan darurat bencana tsb dilakukan tanpa tender dgn harga yg berlipat2. Alasannya transportasi putus, akses sulit dll. Belum lagi sewa alat2 berat, peralatan2 pendukung, sumber daya manusia dll yg dgn penunjukan langsung yg biayanya sangat tak wajar. Setelah itu tentu saja dana rehab rekon utk perbaiki bangunan2 yg rusak sekaligus santunan para korban bencana yg meninggal dunia. Pejabat (dulu) yg bertanggungjawab untuk tahap ini adalah deputi rehab rekon BNPB Beck Bakrie. Sekarangg saya ga tau siapa penggantinya. Beck Bakrie ini sebenarnya sudah pensiun thn 2010 tapi diperpanjang oleh Ka BNPB Syamsul Maarif diduga karena tekanan menkokesra Agung Laksono & ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. Syamsul sempat marah2 akibat tekanan ke2 pejabat tsb karena dia mau ganti Beck Bakrie dgn pejabat lain. Maklum aja deputi rehab rekon itu kuasai 70% anggaran bencana yg ada. Tp dia ga berani lawan menko kesra yg "atasannya" dan Karding ketua komisi VIII yg menentukan anggarannya. Dgn terpaksa Bakrie diperpanjang 1 tahun. Syamsul sempat "ngomel" kemana2 perihal tekanan kedua pejabat td dan menduga bakrie "setor / ada main utk" amankan posisinya.
Kembali ke dana bencana, BNPB kemudian gelontorkan lagi 800 M untuk gempa padang. Alasannya untuk perbaikan bangunan2 terutama rumah rakyat yg rusak akibat bencana, untuk kab padang pariaman aja, dilaporkan bupati hampir 100 ribu rumah yg rusak akibat gempa. Ditaksir kerugian rumah rakyat yg rusak akibat gempa di Pariaman sekitar 1 triliun. Belum termasuk di kota padang dll. Maka cairlah dana ratusan milyar ke kab padang pariaman. Namun, ketika sebuah LSM survey ke Pariaman, ternyata, rumah yg rusak tidak sampai 5000 rumah. Itupun rusak ringan seprti kaca pecah atau atap jebol. Rusak berat hanya ratusan. Bahkan total rumah rakyat di kab Padang Pariaman tidak sampai 100 ribu ! Hitung2an biaya perbaikan seluruh rumah rakyat yg rusak akibat gempa sekitar 35 Milyar. Hitung saja sendiri berapa ratus M dana bencana di korupsi? Apakah BNPB tidak tahu? sangat tak masuk akal karena pejabat2 BNPB juga survey.
Demikian jg dgn bangunan rumah rakyat yg rusak di kota Padang. Dilaporkan 80 ribu rumah rakyat yg rusak, sejatinya hanya ratusan. Jumlah korban jiwa yg tewas kalau tak salah 807 jiwa. Semua dapat santunan pemerintah. Tak jelas berapa realisasinya. Faktanya BNPB kembali minta bantuan dana bencana via anggaran APBNP 2010 sebesar 2 triliun utk gempa padang & tasikmalaya. Kom VIII setuju, Anggaran 2 triliun itu di alokasikan masing2 1 triliun utk padang dan tasik malaya. Sebelumnya tasikmalaya sudah dapat 100 M dari BNPB. Padahal jumlah rumah yg rusak di tasik malaya hanya puluhan rumah dan korban jiwa gak sampai 10 orang. Dari 3 triliun lebih yg dicairkan pemerintah ke padang dan tasikmalaya, diperkirakan total biaya rehab & rekon, santunan, dll hanya 1 T. Kemana sisanya? Sebagian diduga dikorupsi setoran fee yg disebut2 min 10%. Sebagian lagi dibuat "berbagai macam" proyek yg seolah2 terkait dgn peristiwa gempa. Termasuk pengadaan macam2 peralatan bencana. Semua proyek tsb patut diduga mark up, fiktif, atau dipajaki sampai 50% oleh oknum2 pejabat terkait. Siapa pemain2nya? Konon tokoh utamanya adalah AW staf khusus ka BNPB.
AW ini rajin jalan kemana2 kutip setoran, termasuk kalau ada hibah dana bencana ke daerah2. Feenya 10%. juga menitipkan kontarktor dan supplier utk dijadikan rekanan di daerah2 penerima dana hibah dan dana bantuan bencana. AW ini adalah kader demokrat dan juga dekat dgn wakil ketua komisi XI AQ dari PD. AQ adalah ketua Gatara, AW adalah sekjennya. Tapi sehari2 AW adalah staf khusus ka BNPB. Ketika kasus korupsi dana bencana Nias selatan terbongkar dan bupati ditangkap KPK, pejabat2 BNPB mulai diintai dan disadap KPK. Mulailah ditemukan bukti2 korupsi sejumlah pejabat BNPB, BPBD dan kepala daerah terkait bencana, termasuk AW yg terima suap. AW terima suap bukan hanya di indonesia, tapi KPK disebut2 pernah intai dia terima suap di sejumlah hotel mewah di singapore. Dari seseorang ke direktur penindakan KPK brigjen pol YS bahwa penangkapan terhadap pejabat2 tsb minta dibatalkan karena ybs teman baiknya. Konon ketika KPK sudah siap2 utk tangkap kepala, sestama dan seputi BNPB, tiba2 penangkapan dibatalkan. Ada "arahan" yg masuk.
Lalu dimanakah peran AA orang istana yg konon kabarnya dekat dgn SBY? Dia ga terlibat dalam korupsi dana bencana yg triliunan tadi. AA hanya kadang2 dikabarkan suka dapat "sedekah" dari bos2 yg kantornya di belakang istana itu (BNPB). Dia juga sering minta bantuan Kepada Ka BNPB agar daerah2 tertentu mendapatkan alokasi dana hibah bencana atau pun dana pra bencana. U/ jasanya itu dia diduga menerima fee sebesar 5-10%. Anggaplah ada 10 kabupaten utamanya dari prov lampung yg dapat dana hibah bencana masing2 10 M. Jika feenya 5-10 %, maka total fee sekitar 5-10 milyar..ini hanya itung2an orang bodoh kayak saya saja hehehe.
Tahun lalu dan sampai sekarang ini masih hadapi bencana letusan gunung merapi di jogyakarta. Anggaran bencana dari APBN sdh berapa T? Coba lihat, dana triliunan utk korban letusan gunung merapi itu dihabiskan utk apa saja? Berapa anggran penggantian hewan ternak? Coba KPK usut dan selidiki kemana aja dana bantuan bencana utk korban letusan gunung merapi jogya itu. Tapi jangan kayak dulu ya.. KPK batal tangkap pejabat2 tinggi BNPB, gub, bupati, kadis PU, ka BPBD sumbar dst..hanya gara2 1 telepon masuk.
Berapa anggaran santunan korban tewas? Korban sakit? Tenda darurat, selimut, pakaian, obat2an, revitalisasi kali utk lahar dingin? Di samping SM itu seangkatan SBY, istri SM juga teman baik Bu Ani SBY dan kenal dekat Bu Ageng yg konon jadikan SM sebagai Ka BNPB.
Sekian dulu ya teman tuips tentang korupsi dana bencana, rehat dulu..nanti kita sambung dengan korupsi bansos yg jauh besar.
by @triomacan2000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar