by @triomacan2000
Kepala Daerah, selanjutnya kita singkat KDH merupakan jabatan politik yg dipilih langsung oleh rakyat. Hampir semua pengen jadi KDH. Jabatan KDH itu menjanjikan kekuasaan dan kekayaan yg luar biasa besar. Seperti raja kecil yg ga punya atasan kecuali tuhan dan "rakyat". Itu sebabnya, anggota DPR atau mantan menteri pun ngiler utk bisa jadi Gubernur, bupati atau walikota. Rela keluarkan uang banyak. Padahal gaji pokok & tunjangan KDH itu kecil. gubernur Rp. 7.4 juta, bupati/walikota Rp. 5.9 juta/ bulan. Presiden Rp. 62.9 juta, Menteri Rp. 18 juta, ketua DPR Rp. 24 juta, anggota DPR Rp. 14 juta/ bulan dst. Yg jelas gaji KDH itu kecil. Lebih kecil dari PNS depkeu. Intinya, gaji yg "halal" KDH itu kecil banget. Ga sebanding dgn biaya yg dikeluarkan utk jadi Gub/Bup/walkot yg puluhan - ratusan M. Tambahan lainnya adalah biaya operasional /dana taktis KDH yg juga jelas lebih kecil dari menteri yg 150 juta/bulan. Tapi kok berebut ya?
Saking nafsunya berebut jadi KDH, para calon sampe2 ada yg bunuh2an, sikut2an, suap ke MK, dll..disamping habiskan puluhan/ratusan M tadi. Tentu saja pasti jabatan KDH itu ada "daya tarik misteriusnya" sehingga rebutan kayak anjing rebutan tulang. Kayak perang dunia kedua.
Jadi Bupati misalnya, pasti jadi Raja di kabupaten yg dipimpinnya. Nah, ibarat jadi raja, semua yg ada di kab itu adalah kekuasannya. Walikota juga begitu. Kota itu adalah kerajaan sang walikota. Itu dampak dari UU otonomi daerah yg bikin bupati/walikota jadi "raja".
Dulu sebelum ada revisi tentang UU otonomi daerah dan UU terkait lainnya, jabatan Gubernur ga begitu sehebat bupati/walikota. Tapi sekarang, Gub juga punya kekuasaan yg sangat besar. Banyak kewenangan2 pusat yg dilimpahkan ke Gub dan kewenangan Bup/walkot yg ditarik ke Gub KDH. Karena posisinya yg sudah jadi RAJA, KDH tentu dapat pelayanan bak raja. Dikawal kemana2, disembah2, dapat upeti, bahkan bisa kawin sering2. Layaknya seperti Raja, KDH bebas mau buat apa saja di daerahnya. Dia bebas tentukan sendiri tentu saja dgn cara2 yg "cerdik". Kalau tidak "cerdik & licin" sang KDH yg jadi Raja itu, besoknya akan jadi tersangka gembel di penjara KPK, Polisi atau kejaksaan. Makanya banyak Gub, Bup dan walkot yg rakus tapi "bodoh" yg akhirnya jadi tersangka, terdakwa & narapidana. Banyak juga yg sakit & mati.
Sumber kekayaan KDH yg dulu sah dan halal adalah dari upah pungut yg besarnya 0.25-0.5% dari Pendapatan Asli Daerah/PAD. Hitung aja, jika PAD DKI 30 triliun dikalikan 0.5%, sang gub DKI sudah kantongi 150 M/thn ! Bup/walkot begitu jg seterusnya. Euanaak tenaaan hehe. Sumber pendapatan yg lain yg sangat besar : jual beli izin ( tambang, perkebunan, hutan dst), selain biaya resmi, ada biaya upeti. Biaya Upeti KDH utk beli izin ini tidak murah. Nilainya 1- puluhan milyar, tergantung izin apa dan seberapa luasnya. Jika satu izin atau SK gub/Bup/walikota ini saja sudah 5 milyar/SK, hitung aja sendiri jika KDH bisa jual puluhan atau ratusan izin. Ratusan M sd trilun. Itu sebabnya, Gub/Bup/walkot yg serakah kadang2 langgar hukum dan prosedur. Bahkan ada yg terbitkan SK izin ganda/tumpang tindih. Tapi tentu saja KDH yg pinter bisa amankan dirinya. Banyak konsensi2/ izin yg "dijual" murah atau gratis kepada pihak2 tertentu.
Misalnya utk para ketum partai politik, menteri2, anggota DPR terkait, pejabat2 polri/jaksa dst..dst..yah bagi2 dikit supaya aman barang tuh. Sumber kekayaan KDH yg lain adalah Proyek APBD. Sudah jadi rahasia yg tak rahasia lagi, gub/bup/walkot harus dapat setoran sekian persen. DKI misalnya. Dengan APBD 30 Trilun, asumsikan saja 50% nya adalah anggaran proyek atau 15 Triliun. Proyek DKI "marginnya" terkenal bagus. Rata2 proyek di DKI marginnya lebih 40%. Jika setoran ke Gub DKI min. 5% saja/ proyek. Foke kantongi Rp. 750 M/ tahun. Uenaaak hehe. Rakyat sudah tau, berapa persen setoran yg dikasih Nazar ke Gub Sumsel utk proyek wisma atlet. 2.5%. itu kecil karena proyek dari pusat.
Pokoknya semua proyek yg ada di APBD, atau APBN yg masuk ke daerah kekuasaan KDH, harus ada upeti utk Raja2 itu. Jika tdk, ya ga jalan. Tentu saja semua upeti2 tadi masuk kategori gratifikasi atau suap yg langgar hukum. Tapi seperti kata KPK, buktikan suap itu sulit. Kecuali para KDH itu memang goblok yg terima suap pake transfer bank dan simpan uang haramnya di bank lokal. Itu namanya tolol bin bego. Sumber uang haram para KDH lainnya adalah jualan jabatan strategis di prov/kab/kotanya. Jabatan2 seperti sesda, kadis PU, kadiskes, kadispenda, bawasda, direksi BUMD (termasuk BPD), camat2, dll..semua bisa ditentukan tarifnya. Ratusan juta higga belasan milyar. Setelah beli jabatan, pejabat2 itu juga harus tau diri utk setor rutin ke KDH. Harus bagi2 uang haram yg didapat pejabat2 basah itu.
Direksi BPD misalnya, bisa atur kickback bunga jasa giro dari uang pemprov/pemkab/kot yg disimpan di BPD. Anggap saja ada 1 trilun. Kickback jasa giro bisa 2-3 % per tahun atau 20-30 M utk KDH. Jika provinsi kaya yg dana APBD nya belasan/ puluhan T yg ngendap di BPD. Silahkan itung sendiri berapa kickback jasa giro yg harus disetor ke KDH. Itu sebabnya banyak daerah yg suka ulur2 proyek diakhir tahun. Semakin lama diendap di BPD dan BPD bisa simpan di SBI, maka kick back ke KDH bisa makin besar. Ga peduli soal penyerapan anggaran dst. Bagaimana dengan pemeriksaan dan pengawsan dari BPK, BPKP atau apa kek namanya itu? Gampang..suap saja. Pengaruh suap adalah nyata ! Sepanjang KDH mainnya ga terlalu kasar & hantam kromo prosedur, semua dijamin aman. Yg penting TST & distrubusi hasil korupsi yg merata. KDH juga harus "perhatikan" kesejahteraan semua pihak yg terkait : DPRD, kajati/kajari, kapolda/kapolres, pangdam/danrem/dandim dst.
Yg juga harus "diperhatikan" adalah teman2 pers, LSM, aktivis2 dll..bagian mereka ga usah banyak2. Cukup sekedar uang tutup mulut aja. KDH yg "cerdas" pasti tau "indahnya berbagi", ga boleh pelit. Anggap saja zakat atau sedekah. Yg penting semua senang, dijamin KDH aman. Saking nikmatnya jadi KDH ini, banyak yg setelah 2 periode mau juga ajukan istri, adik, anak, istri muda dst..utk teruskan tahta kerajaannya. Tujuannya agar bisa terus menikmati kekuasaan & korupsi dan jangan sampai korupsi2nya yg dilakukan selama periode dia terbongkar. Bahkan ada yg lebih "gila" dan serakah..sudah jadi walikota 2 periode, dia mau turun jadi wakil walikota, seperti BDH yg di surabaya. Jika ada KDH yg ngotot seperti itu pasti ada bau busuk yg disembunyikannya. Apalagi kota besar seperti jakarta dan surabaya. Foke si Gub Jakarta atau Bambang DH yg dulu walikota surabaya diduga bermain gila2an dengan developer2. Mulai terkait pembebasan lahan sampai manipulasi kewajiban developer untuk penyediaan fasos dan fasum. Untuk DKI saja, manipulasi fasos/fasum ini diduga sekitar 80 triliun. Kewajiban Fasos/fasum itu adalah kewajiban developer2 untuk sediakan fasilitas seperti : sarana ibadah, parkir, olahraga, taman rekreasi dll. Daripada developer bangun fasos/fasum yg tak produktif, mereka main mata dengan KDH dan sulap lahan fasos/fasum itu jadi property berharga tinggi. Kewajiban fasos/fasum yg semula jadi cost developer, dirobah jadi "profit". KDH tentu dapat suap besar untuk tutup mata tutup telinga.
Intinya, para KDH itu tidak peduli kepentingan rakyat, lingkungan alam, dst, dsb, pokoknya asal jelas suap atau bagi hasilnya, mainkan!. Tak heran jika sarana2 sosial di jakarta, lahan parkir gedung dsj, trotoar dsj, sarana olah raga, taman2 dst..habis disikat sama Foke. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yg tak benar, ketidaknyaman rakyat dst..ga jadi masalah sama Foke atau KDH2. Pokoknya uang.
Contoh lainnya yg jadi uang haram KDH seperti Gub DKI Foke adalah jual2 ribuan titik reklame. 1 titik startegis saja harganya milyaran. Belum lagi izin2 IMB, peruntukan lokasi dst yg bisa dijual oleh KDH. Aturan bisa dibelokan sepanjang ada uang suap ke Gub/Bup/walkot. So, jadi KDH itu luar biasa berkuasa. Ga punya atasan. Presiden, menteri, gub itu bukan atasan bupati/walikota. Jadi Raja Sejati
Meski begitu, tetap saja KDH itu manusia..tamak, kurang puas, tidak hati2 menjadi sebab mereka tergelincir dan bisa tertangkap. Seorang teman yg bupati di jawa timur cukup pintar. Dia pernah hubungi teman saya yg direktur DBS singapore untuk kelola uang haramnya 800 M. Teman saya itu juga punya banyak klien pejabat2 tinggi indonesia termasuk anggota DPR yg bingung amankan uang haramnya yg ratusan M- triliunan.
Teman itu pernah berkelakar : "semakin keras KPK & UUPE di RI, maka semakin kaya singapore.." hehe..itulah realitas korupsi di negeri ini.
Cukup sekian saja kultwit ttg Kenapa KDH bisa kaya raya. Terima kasih sudah menyimak. Mari berantas korupsi ! Sekian.
Saking nafsunya berebut jadi KDH, para calon sampe2 ada yg bunuh2an, sikut2an, suap ke MK, dll..disamping habiskan puluhan/ratusan M tadi. Tentu saja pasti jabatan KDH itu ada "daya tarik misteriusnya" sehingga rebutan kayak anjing rebutan tulang. Kayak perang dunia kedua.
Jadi Bupati misalnya, pasti jadi Raja di kabupaten yg dipimpinnya. Nah, ibarat jadi raja, semua yg ada di kab itu adalah kekuasannya. Walikota juga begitu. Kota itu adalah kerajaan sang walikota. Itu dampak dari UU otonomi daerah yg bikin bupati/walikota jadi "raja".
Dulu sebelum ada revisi tentang UU otonomi daerah dan UU terkait lainnya, jabatan Gubernur ga begitu sehebat bupati/walikota. Tapi sekarang, Gub juga punya kekuasaan yg sangat besar. Banyak kewenangan2 pusat yg dilimpahkan ke Gub dan kewenangan Bup/walkot yg ditarik ke Gub KDH. Karena posisinya yg sudah jadi RAJA, KDH tentu dapat pelayanan bak raja. Dikawal kemana2, disembah2, dapat upeti, bahkan bisa kawin sering2. Layaknya seperti Raja, KDH bebas mau buat apa saja di daerahnya. Dia bebas tentukan sendiri tentu saja dgn cara2 yg "cerdik". Kalau tidak "cerdik & licin" sang KDH yg jadi Raja itu, besoknya akan jadi tersangka gembel di penjara KPK, Polisi atau kejaksaan. Makanya banyak Gub, Bup dan walkot yg rakus tapi "bodoh" yg akhirnya jadi tersangka, terdakwa & narapidana. Banyak juga yg sakit & mati.
Sumber kekayaan KDH yg dulu sah dan halal adalah dari upah pungut yg besarnya 0.25-0.5% dari Pendapatan Asli Daerah/PAD. Hitung aja, jika PAD DKI 30 triliun dikalikan 0.5%, sang gub DKI sudah kantongi 150 M/thn ! Bup/walkot begitu jg seterusnya. Euanaak tenaaan hehe. Sumber pendapatan yg lain yg sangat besar : jual beli izin ( tambang, perkebunan, hutan dst), selain biaya resmi, ada biaya upeti. Biaya Upeti KDH utk beli izin ini tidak murah. Nilainya 1- puluhan milyar, tergantung izin apa dan seberapa luasnya. Jika satu izin atau SK gub/Bup/walikota ini saja sudah 5 milyar/SK, hitung aja sendiri jika KDH bisa jual puluhan atau ratusan izin. Ratusan M sd trilun. Itu sebabnya, Gub/Bup/walkot yg serakah kadang2 langgar hukum dan prosedur. Bahkan ada yg terbitkan SK izin ganda/tumpang tindih. Tapi tentu saja KDH yg pinter bisa amankan dirinya. Banyak konsensi2/ izin yg "dijual" murah atau gratis kepada pihak2 tertentu.
Misalnya utk para ketum partai politik, menteri2, anggota DPR terkait, pejabat2 polri/jaksa dst..dst..yah bagi2 dikit supaya aman barang tuh. Sumber kekayaan KDH yg lain adalah Proyek APBD. Sudah jadi rahasia yg tak rahasia lagi, gub/bup/walkot harus dapat setoran sekian persen. DKI misalnya. Dengan APBD 30 Trilun, asumsikan saja 50% nya adalah anggaran proyek atau 15 Triliun. Proyek DKI "marginnya" terkenal bagus. Rata2 proyek di DKI marginnya lebih 40%. Jika setoran ke Gub DKI min. 5% saja/ proyek. Foke kantongi Rp. 750 M/ tahun. Uenaaak hehe. Rakyat sudah tau, berapa persen setoran yg dikasih Nazar ke Gub Sumsel utk proyek wisma atlet. 2.5%. itu kecil karena proyek dari pusat.
Pokoknya semua proyek yg ada di APBD, atau APBN yg masuk ke daerah kekuasaan KDH, harus ada upeti utk Raja2 itu. Jika tdk, ya ga jalan. Tentu saja semua upeti2 tadi masuk kategori gratifikasi atau suap yg langgar hukum. Tapi seperti kata KPK, buktikan suap itu sulit. Kecuali para KDH itu memang goblok yg terima suap pake transfer bank dan simpan uang haramnya di bank lokal. Itu namanya tolol bin bego. Sumber uang haram para KDH lainnya adalah jualan jabatan strategis di prov/kab/kotanya. Jabatan2 seperti sesda, kadis PU, kadiskes, kadispenda, bawasda, direksi BUMD (termasuk BPD), camat2, dll..semua bisa ditentukan tarifnya. Ratusan juta higga belasan milyar. Setelah beli jabatan, pejabat2 itu juga harus tau diri utk setor rutin ke KDH. Harus bagi2 uang haram yg didapat pejabat2 basah itu.
Direksi BPD misalnya, bisa atur kickback bunga jasa giro dari uang pemprov/pemkab/kot yg disimpan di BPD. Anggap saja ada 1 trilun. Kickback jasa giro bisa 2-3 % per tahun atau 20-30 M utk KDH. Jika provinsi kaya yg dana APBD nya belasan/ puluhan T yg ngendap di BPD. Silahkan itung sendiri berapa kickback jasa giro yg harus disetor ke KDH. Itu sebabnya banyak daerah yg suka ulur2 proyek diakhir tahun. Semakin lama diendap di BPD dan BPD bisa simpan di SBI, maka kick back ke KDH bisa makin besar. Ga peduli soal penyerapan anggaran dst. Bagaimana dengan pemeriksaan dan pengawsan dari BPK, BPKP atau apa kek namanya itu? Gampang..suap saja. Pengaruh suap adalah nyata ! Sepanjang KDH mainnya ga terlalu kasar & hantam kromo prosedur, semua dijamin aman. Yg penting TST & distrubusi hasil korupsi yg merata. KDH juga harus "perhatikan" kesejahteraan semua pihak yg terkait : DPRD, kajati/kajari, kapolda/kapolres, pangdam/danrem/dandim dst.
Yg juga harus "diperhatikan" adalah teman2 pers, LSM, aktivis2 dll..bagian mereka ga usah banyak2. Cukup sekedar uang tutup mulut aja. KDH yg "cerdas" pasti tau "indahnya berbagi", ga boleh pelit. Anggap saja zakat atau sedekah. Yg penting semua senang, dijamin KDH aman. Saking nikmatnya jadi KDH ini, banyak yg setelah 2 periode mau juga ajukan istri, adik, anak, istri muda dst..utk teruskan tahta kerajaannya. Tujuannya agar bisa terus menikmati kekuasaan & korupsi dan jangan sampai korupsi2nya yg dilakukan selama periode dia terbongkar. Bahkan ada yg lebih "gila" dan serakah..sudah jadi walikota 2 periode, dia mau turun jadi wakil walikota, seperti BDH yg di surabaya. Jika ada KDH yg ngotot seperti itu pasti ada bau busuk yg disembunyikannya. Apalagi kota besar seperti jakarta dan surabaya. Foke si Gub Jakarta atau Bambang DH yg dulu walikota surabaya diduga bermain gila2an dengan developer2. Mulai terkait pembebasan lahan sampai manipulasi kewajiban developer untuk penyediaan fasos dan fasum. Untuk DKI saja, manipulasi fasos/fasum ini diduga sekitar 80 triliun. Kewajiban Fasos/fasum itu adalah kewajiban developer2 untuk sediakan fasilitas seperti : sarana ibadah, parkir, olahraga, taman rekreasi dll. Daripada developer bangun fasos/fasum yg tak produktif, mereka main mata dengan KDH dan sulap lahan fasos/fasum itu jadi property berharga tinggi. Kewajiban fasos/fasum yg semula jadi cost developer, dirobah jadi "profit". KDH tentu dapat suap besar untuk tutup mata tutup telinga.
Intinya, para KDH itu tidak peduli kepentingan rakyat, lingkungan alam, dst, dsb, pokoknya asal jelas suap atau bagi hasilnya, mainkan!. Tak heran jika sarana2 sosial di jakarta, lahan parkir gedung dsj, trotoar dsj, sarana olah raga, taman2 dst..habis disikat sama Foke. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yg tak benar, ketidaknyaman rakyat dst..ga jadi masalah sama Foke atau KDH2. Pokoknya uang.
Contoh lainnya yg jadi uang haram KDH seperti Gub DKI Foke adalah jual2 ribuan titik reklame. 1 titik startegis saja harganya milyaran. Belum lagi izin2 IMB, peruntukan lokasi dst yg bisa dijual oleh KDH. Aturan bisa dibelokan sepanjang ada uang suap ke Gub/Bup/walkot. So, jadi KDH itu luar biasa berkuasa. Ga punya atasan. Presiden, menteri, gub itu bukan atasan bupati/walikota. Jadi Raja Sejati
Meski begitu, tetap saja KDH itu manusia..tamak, kurang puas, tidak hati2 menjadi sebab mereka tergelincir dan bisa tertangkap. Seorang teman yg bupati di jawa timur cukup pintar. Dia pernah hubungi teman saya yg direktur DBS singapore untuk kelola uang haramnya 800 M. Teman saya itu juga punya banyak klien pejabat2 tinggi indonesia termasuk anggota DPR yg bingung amankan uang haramnya yg ratusan M- triliunan.
Teman itu pernah berkelakar : "semakin keras KPK & UUPE di RI, maka semakin kaya singapore.." hehe..itulah realitas korupsi di negeri ini.
Cukup sekian saja kultwit ttg Kenapa KDH bisa kaya raya. Terima kasih sudah menyimak. Mari berantas korupsi ! Sekian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar